Medan I galasibot.co.id
Anggaran penanggulangan bencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kembali menjadi sorotan publik setelah tercatat mengalami penurunan signifikan dalam Rancangan Perubahan APBD 2025. Dari alokasi awal sebesar Rp843,1 miliar pada masa Penjabat (Pj) Gubernur, nilai tersebut merosot menjadi Rp98,3 miliar setelah pergantian kepemimpinan, atau mengalami penurunan sekitar 88% hanya dalam tujuh bulan. Polemik ini mencuat di tengah meningkatnya intensitas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda 17 kabupaten/kota di Sumut sejak akhir November 2025.
Bencana yang terjadi kali ini disebut sebagai yang terbesar dalam satu dekade terakhir. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memperkirakan total kerugian mencapai Rp9,98 triliun. Kerusakan infrastruktur meliputi 23 ruas jalan nasional, 3 jembatan nasional, puluhan ruas jalan provinsi, ribuan meter irigasi, serta puluhan ribu hektare lahan pertanian dan perkebunan. Sektor pendidikan dan kesehatan tak luput dari dampak, dengan ratusan sekolah, rumah sakit, puskesmas, serta puluhan ribu rumah warga rusak. Data awal menunjukkan 1,57 juta jiwa terdampak, lebih dari 330 warga meninggal dunia, 650 orang luka-luka, dan 136 dinyatakan hilang.
Di tengah situasi kritis tersebut, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut menyayangkan keputusan pemangkasan anggaran bencana. Menurut analis anggaran FITRA Sumut, Elfenda Ananda, penurunan ini berpotensi melemahkan kemampuan pemerintah dalam melakukan mitigasi dan respons cepat. “Dengan porsi hanya 0,8 persen dari total APBD, mustahil penanganan banjir dan longsor berjalan optimal,” ujarnya. Ia menilai langkah tersebut ironis, mengingat risiko bencana telah diprediksi meningkat oleh BMKG sejak awal tahun.
Elfenda menjelaskan bahwa Belanja Tidak Terduga (BTT), yang merupakan komponen utama penanganan darurat, mengalami penyusutan tajam dari Rp843,1 miliar pada masa Pj Gubernur menjadi Rp98,3 miliar setelah APBD Perubahan disahkan. Standar internasional mengharuskan daerah rawan bencana mengalokasikan minimal 1,5–5 persen dari total belanja daerah untuk dana tanggap darurat. Dengan total belanja Rp12,5 triliun, alokasi BTT Sumut dalam RAPBD-P hanya setara 0,8 persen.
Tidak hanya penurunan anggaran, frekuensi pergeseran anggaran yang cukup tinggi juga menjadi sorotan. Sepanjang tahun, tercatat empat kali pergeseran anggaran pada masa Pj Gubernur dan empat kali lanjutan setelah pergantian kepemimpinan hingga disahkannya perubahan APBD. “Frekuensi yang terlalu tinggi ini mencerminkan instabilitas fiskal dan lemahnya perhitungan risiko bencana,” tegas Elfenda.
Sejumlah ekonom fiskal turut mengkritisi arah realokasi anggaran. Ketua Prabowonomics Institute, Yonge Sihombing, mempertanyakan pemindahan sebagian anggaran bencana ke proyek-proyek pekerjaan umum. Menurutnya, keputusan tersebut dilakukan tanpa uji publik dan berpotensi mengurangi efektivitas penanganan bencana yang terjadi secara simultan di banyak wilayah.
Di sisi lain, laporan dari lapangan menunjukkan tantangan signifikan dalam respons awal pemerintah terhadap bencana. Akses jalan terputus akibat longsor di beberapa titik seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Nias Barat menyebabkan bantuan logistik terlambat tiba. Warga di sejumlah daerah mengeluhkan keterlambatan pendirian posko pengungsian, minimnya alat berat, dan terbatasnya suplai makanan siap saji di masa-masa awal kejadian.
BMKG sebelumnya telah merilis peringatan potensi cuaca ekstrem pada akhir 2025, namun dalam pembahasan RAPBD-P di gedung DPRD Sumut tidak muncul kritik fraksi-fraksi terkait penurunan signifikan pada BTT. FITRA menilai hal tersebut sebagai bukti belum terintegrasinya data teknis kebencanaan dalam perencanaan anggaran daerah.
Meski demikian, rendahnya realisasi anggaran bencana pada tahun 2024—hanya 50,8 persen dari total pagu—diduga turut menjadi alasan penyesuaian besar-besaran pada tahun 2025. Namun, menurut para analis, penurunan serapan di tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar ketika risiko bencana pada 2025 justru meningkat.
Gubernur Sumut Bobby Nasution Sebut Tidak Ada Pemangkasan
Menanggapi polemik yang berkembang, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengeluarkan pernyataan resmi. Ia menegaskan bahwa tidak ada pemangkasan anggaran bencana sebagaimana diberitakan sejumlah pihak. Bobby menyatakan bahwa angka resmi anggaran bencana yang disahkan dalam R-APBD 2025 adalah Rp123 miliar, bukan Rp843 miliar seperti yang banyak diberitakan.
“Yang ngomong siapa itu (ada pemangkasan)?” ujar Bobby kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (10/12/2025). Ia menegaskan bahwa angka Rp843 miliar kemungkinan hanya merupakan bagian dari dokumen penyusunan yang belum final.
Menurut Bobby, perubahan besaran anggaran juga dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa beberapa pos anggaran dipindahkan ke Belanja Tidak Terduga (BTT), yang merupakan pos fleksibel untuk kebutuhan mendesak.
Bobby kemudian merinci bahwa BTT tahun berjalan digunakan antara lain untuk pembayaran bonus atlet PON XXI Aceh–Sumut 2024, bonus Peparnas 2024 di Solo, serta perbaikan infrastruktur darurat seperti jembatan yang terputus di Nias Barat. “Diletaklah uangnya di BTT. BTT yang dianggarkan dari awal itu sudah digunakan untuk PON dan Peparnas—pembayaran atlet yang saat itu tidak semua dialokasikan,” jelasnya.
Terkait penggunaan BTT untuk berbagai kebutuhan tersebut, Bobby menegaskan bahwa BTT memang dirancang untuk menghadapi kebutuhan mendadak yang sebelumnya tidak mendapat alokasi anggaran. Ia menyarankan pihak yang meragukan angka tersebut meninjau kembali dokumen R-APBD 2025. “Jadi Rp800 miliar itu, kalau mau dilihat dari R-APBD, silakan buka. Berapa angkanya itu,” katanya.
Polemik anggaran bencana ini diperkirakan masih akan berlanjut mengingat tingginya tekanan publik serta kondisi bencana yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Di tengah musim hujan yang belum mereda, potensi banjir susulan masih mengancam, sementara sejumlah daerah terpencil masih menunggu akses bantuan. Para pakar menilai bahwa perbaikan tata kelola anggaran, transparansi pergeseran anggaran, serta integrasi data mitigasi bencana harus segera menjadi prioritas pemerintah daerah.(*)
