Taput | galasibot.co.id – Kabupaten Tapanuli Utara mencatat sejarah baru dalam reformasi tata kelola bantuan sosial di Indonesia. Daerah ini menjadi pelopor transformasi digital penyaluran bantuan sosial melalui sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Keberhasilan tersebut mendapat perhatian Pemerintah Pusat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, meninjau langsung pelaksanaan program di Desa Sitampurung, Kecamatan Siborongborong, Jumat (10/7/2026).
Kunjungan itu menunjukkan bahwa Tapanuli Utara menjadi salah satu daerah percontohan dalam membangun sistem bantuan sosial yang lebih transparan, akurat, dan efisien.
Taput Menjadi Laboratorium Transformasi Digital
Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., menyambut langsung rombongan bersama jajaran pemerintah daerah.
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Satya Dharma Nababan, pimpinan perangkat daerah, Camat Siborongborong, serta Kepala Desa Sitampurung.
Kunjungan itu juga dihadiri Penasihat Khusus Kantor Perdana Menteri Singapura, Theo Chee Hean, dan Direktur Eksekutif Komite Percepatan Transformasi Digital, Tubagus Nugraha.
Kehadiran para pejabat nasional dan internasional memperlihatkan besarnya perhatian terhadap model digitalisasi bansos yang sedang dikembangkan di Tapanuli Utara.
Digitalisasi Bansos Menekan Kebocoran Anggaran
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar perubahan teknologi.
Menurutnya, sistem baru ini memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Program tersebut mengintegrasikan berbagai jenis bantuan. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan pendidikan, hingga subsidi BBM dan listrik.
Dr. Deni menyebut penerapan sistem secara nasional berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp14 triliun.
“Jika sistem perlinsos digital ini diterapkan secara nasional, potensi penghematan anggaran negara dapat mencapai Rp14 triliun. Kami bangga dipercaya menjadi bagian dari perubahan besar ini,” ujarnya.
Verifikasi Berlapis Perkuat Akurasi Data
Perlinsos Digital menghapus pola pendaftaran manual yang selama ini berisiko menimbulkan penyimpangan.
Sistem baru memakai mekanisme penyaringan berlapis melalui integrasi sejumlah basis data nasional.
Data tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian Negara, BPJS Ketenagakerjaan, hingga Badan Pertanahan Nasional.
Melalui integrasi itu, sistem mampu menyaring ASN, penerima berpenghasilan tinggi, maupun warga yang tidak memenuhi syarat.
Pendekatan tersebut membuat bantuan sosial lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi manipulasi data.
Ribuan Agen Digital Siap Mengawal Program
Sebagai daerah percontohan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperkuat sumber daya manusia.
Pemerintah telah merekrut dan melatih 1.670 agen digital.
Mereka berasal dari pendamping Program Keluarga Harapan dan Aparatur Sipil Negara.
Saat ini sekitar 3.200 kepala keluarga telah berhasil masuk ke dalam sistem Perlinsos Digital.
Pemerintah daerah menargetkan seluruh proses pemetaan wilayah selesai secara bertahap pada September 2026.
Dalam kesempatan itu, Dr. Deni juga mendemonstrasikan proses verifikasi penerima bantuan melalui aplikasi.
Uji coba berlangsung lancar dan memperlihatkan kemampuan sistem dalam membedakan warga yang layak menerima bantuan.
Luhut: Presiden Prabowo Dukung Penuh Reformasi Digital
Ketua DEN, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan apresiasi terhadap kesiapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap percepatan transformasi digital pemerintahan.
Menurut Luhut, digitalisasi bansos menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Ini adalah langkah maju untuk keadilan dan kelayakan penerima bantuan sosial. Kita ingin memastikan tidak ada lagi hak masyarakat miskin yang salah sasaran,” tegasnya.
Ia berharap model yang diterapkan di Tapanuli Utara dapat menjadi acuan bagi daerah lain di Indonesia.
Menjadi Model Nasional
Kunjungan kerja berakhir dengan penyerahan cenderamata dari tokoh adat Tapanuli Utara kepada Luhut Binsar Pandjaitan dan Theo Chee Hean.
Momentum tersebut menjadi simbol dukungan masyarakat terhadap transformasi digital yang sedang berjalan.
Keberhasilan Tapanuli Utara menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mempercepat pelayanan publik.
Lebih dari itu, sistem digital mampu meningkatkan akuntabilitas, mengurangi kebocoran anggaran, dan memastikan setiap bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.(*)
