Wali Kota Medan Usulkan Inklusivitas Pemilih Rentan dan Transparansi Rekam Jejak Caleg di RUU Pemilu

Medan, News28 Dilihat

MEDAN, galasibot.co.id – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengusulkan jaminan inklusivitas pemilih rentan serta akses informasi rekam jejak calon legislatif (caleg) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Rico menyampaikan dua gagasan utama tersebut di hadapan Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI dalam rapat kunjungan kerja di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026). Forum ini bertujuan menghimpun masukan daerah untuk penyusunan draf RUU Pemilu.

Dalam pemaparannya, Rico menekankan pentingnya jaminan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas dan warga lanjut usia (lansia) di tempat pemungutan suara (TPS). Ia menilai fasilitas yang belum ramah disabilitas berpotensi mengganggu kemandirian warga saat menyalurkan hak suara.

“Kami berharap pemilu mendatang benar-benar berkeadilan bagi semua pihak, khususnya menjamin inklusivitas pemilih disabilitas dan lansia,” ujar Rico dalam rapat tersebut.

Mekanisme Suara Tunanetra

Rico secara khusus menyoroti mekanisme pemungutan suara bagi pemilih tunanetra yang selama ini masih bergantung pada pendamping di bilik suara. Menurutnya, pola pendampingan tersebut menyimpan risiko intervensi terhadap kemurnian pilihan warga.

“Panja perlu mengkaji penggunaan surat suara braille atau sistem audio khusus. Kami khawatir pendampingan di bilik suara justru tidak netral dan mengarahkan pemilih kepada calon tertentu,” tegas Rico.

Sistem Informasi Terpadu Rekam Jejak Caleg

Selain persoalan teknis di TPS, Rico menyoroti minimnya pengenalan masyarakat terhadap profil para kandidat legislatif. Ia mendorong pemerintah membentuk sistem informasi terpadu yang memuat rekam jejak setiap caleg secara terbuka dan mudah diakses publik.

“Masyarakat membutuhkan sistem yang memuat data lengkap kandidat. Informasi itu harus mencakup asal partai politik, kredibilitas, riwayat pendidikan, hingga pandangan dan ideologi politiknya,” jelas Rico.

Catatan Evaluasi Pemilu di Sumatera Utara

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan Tim Panja menargetkan penyelesaian draf RUU Pemilu sebelum Februari mendatang. Draf regulasi tersebut saat ini memuat lebih dari 400 pasal.

Dede juga memaparkan sejumlah catatan evaluasi pemilu di Sumatera Utara. Catatan itu meliputi tingginya aduan pelanggaran ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada, serta isu netralitas aparatur.

“Data ini menunjukkan masyarakat belum memilih secara sukarela. Sosialisasi dari pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik belum berjalan sinkron,” ungkap Dede Yusuf. Ia pun meminta kalangan akademisi perguruan tinggi di Sumatera Utara turut merumuskan solusi konkret.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan keberhasilan penyelenggaraan pemilu bertumpu pada lima pilar utama yang harus dijaga seluruh pemangku kepentingan.

“Kelima pilar itu mencakup profesionalitas penyelenggaraan, peserta pemilu yang demokratis dan akuntabel, partisipasi aktif pemilih, netralitas penyelenggara negara, serta penjagaan kondusivitas daerah,” tutup Bobby.