MEDAN I galasibot.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai awal hingga 30 November 2026. Kebijakan ini bertujuan mendorong kepatuhan masyarakat sekaligus mengejar target penerimaan PKB tahun 2026 sebesar Rp1,8 triliun.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Yudhi Armand, menjelaskan program tahun ini memakai skema khusus. Masyarakat cukup membayar dua tahun tunggakan dan satu tahun berjalan dengan fasilitas penghapusan denda PKB.
“Pemutihan pajak tahun 2026 ini berbeda dari tahun sebelumnya. Wajib pajak cukup membayarkan pajak tahun 2024, 2025, dan 2026 disertai penghapusan denda,” ujar Yudhi dalam konferensi pers Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut di Lobi Dekranasda Sumut, Jumat (20/11/2026).
Evaluasi dan Kejar Target Penerimaan
Yudhi mengungkapkan Pemprov Sumut merumuskan skema baru tersebut berdasarkan hasil kajian kondisi ekonomi dan kepatuhan wajib pajak. Langkah ini menekan potensi kehilangan pendapatan daerah (loss) yang terlalu besar.
Saat ini, realisasi penerimaan PKB Sumut baru mencapai angka Rp1,2 triliun dari total target Rp1,8 triliun. Karena itu, Bapenda membatasi masa pemutihan selama satu bulan agar hasilnya terukur.
“Kami juga memadukan program ini dengan operasi gabungan bersama Satlantas dan Jasa Raharja. Razia tersebut berjalan serentak secara humanis di 33 kabupaten dan kota,” kata Yudhi.
Pendataan Kendaraan ASN dan Evaluasi Jangka Panjang
Selain menyasar masyarakat umum, Bapenda Sumut menertibkan kepatuhan pajak di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tim Bapenda mendatangi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah naungan Pemprov Sumut untuk mendata kepemilikan kendaraan ASN.
“Saat ini pendataan ASN tingkat provinsi menjadi proyek percontohan. Selanjutnya, kami memperluas pendataan ke seluruh BUMD, instansi vertikal, hingga jajaran pemerintah kabupaten dan kota,” jelasnya.
Terkait kekhawatiran program pemutihan memicu warga menunda pembayaran pajak pada masa mendatang, Yudhi mengakui hal itu menjadi catatan evaluasi. Bapenda terus mengkaji arah kebijakan agar keringanan pajak tetap seimbang dengan peningkatan kepatuhan berkelanjutan.
Inovasi Sistem Informasi Parkir
Pada perkembangan terpisah di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Kepala Seksi Parkir Wilayah I Dishub Kota Medan, Fahreza Ksatria Purba, meluncurkan inovasi digital bertajuk SIAP PARKIR (Sistem Informasi dan Analisis Potensi Parkir). Aplikasi ini memuat data pengawas mulai dari Surat Perintah Tugas (SPT), nama ruas jalan, batas wilayah, titik parkir, hingga proyeksi retribusi harian.
Fahreza menjelaskan sistem tersebut memudahkan petugas menyesuaikan estimasi potensi retribusi secara terukur saat terjadi kondisi khusus, seperti pertokoan tutup atau libur sekolah. Wali Kota Medan, Rico Waas, mengapresiasi inovasi tersebut namun meminta jajarannya terus menyempurnakan aplikasi agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.(*)
