Pemprov Sumut Perkuat Keterbukaan Informasi Publik Lewat Akses Cepat dan Transparan

News, Sumut24 Dilihat
JAKARTA I galasibot.co.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik melalui peningkatan akses layanan yang transparan. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mercure, Kemayoran Baru, Jakarta, pada 10 hingga 12 November 2026. Pemerintah daerah fokus memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Pemprov Sumut menerapkan sejumlah prinsip utama dalam memberikan pelayanan informasi kepada warga. Prinsip tersebut mencakup kemudahan perolehan data dengan biaya murah dan proses yang sederhana.
Selain itu, pemerintah daerah bersikap proaktif memenuhi kebutuhan informasi publik melalui fasilitas pelayanan sesuai ketentuan. Surya menegaskan bahwa pelayanan publik harus berjalan secara adil, tanpa diskriminasi, serta mengedepankan sikap sopan dan santun.
“Pemprovsu juga berkomitmen tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi publik,” ujar Surya pada Rabu.

Strategi Rutin dan Rotasi Perangkat Daerah

Sebagai strategi keterbukaan informasi, Pemprov Sumut rutin menggelar konferensi pers dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah menerapkan sistem rotasi agar setiap instansi mendapat giliran menyampaikan program kerja kepada media dan masyarakat.
Melalui sistem rotasi ini, setiap perangkat daerah memiliki kesempatan yang sama dalam memaparkan capaian kegiatan pembangunan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan secara merata.
Surya berharap keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif badan publik semata. Lebih dari itu, strategi ini mampu memperkuat pengawasan publik serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.(*)