Sekda Kota Binjai Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda APBD 2027 di DPRD

Binjai, News15 Dilihat
BINJAI I galasibot.co.id — Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin F. Simanjuntak mewakili Wali Kota Binjai menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027. Agenda penting ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai, Selasa (17/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Binjai Hj. K. Gusuartini Br. Surbakti serta dihadiri Wakil Ketua I H. Juli Sawitma Nasution dan Wakil Ketua II Hairil Anwar. Hadir pula para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan anggota dewan.
Acuan Regulasi dan Fokus Pembangunan
Chairin menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026. Regulasi tersebut mewajibkan kepala daerah dan DPRD menyetujui bersama Ranperda APBD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
Ia memaparkan bahwa kerangka anggaran ini mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Seluruh perencanaan selaras dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMD Kota Binjai 2025–2029 yang mengusung visi “Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.
Struktur Komponen APBD 2027
Secara garis besar, struktur APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 bertumpu pada tiga komponen utama, yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi, serta pendapatan transfer dan pendapatan lain yang sah. Sementara itu, belanja daerah mencakup alokasi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, disusul komponen pengeluaran pembiayaan daerah.
“Kami berharap Ranperda APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2027 dapat segera dibahas bersama DPRD dan TAPD secara demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel,” ujar Chairin. Ia juga menginstruksikan seluruh pimpinan OPD agar proaktif mengawal proses pembahasan demi ketepatan waktu penetapan peraturan daerah.(*)