Medan | galasibot.co.id – Setelah delapan belas tahun menanti, palu pengesahan akhirnya jatuh di ruang Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 19 November 2026. Di atas kertas, langkah ini tampak seperti kemenangan reformasi hukum. Namun, di balik seremoni ketok palu yang lebih cepat dari target 15 Desember 2026, tersimpan paradoks klasik tata kelola hukum di Indonesia: undang-undang yang paling ditunggu sering kali paling rawan meleset saat turun ke medan praktik.
Kecepatan pengesahan bukan ukuran keberhasilan. Ujian sesungguhnya baru dimulai ketika aturan ini beroperasi di lapangan. Keberhasilan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya terletak pada kemampuan negara memulihkan aset hasil kejahatan, mengembalikan kerugian negara dan korban, memutus keuntungan ekonomi pelaku, sekaligus menjaga agar kewenangan negara tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan yang melanggar hak milik warga tak bersalah.
Fakta Pengesahan: Dari Wacana Panjang ke Ketok Palu
Dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), DPR RI resmi menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani bersama para Wakil Ketua DPR—Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati—dengan kehadiran perwakilan pemerintah, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini dan Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melaporkan bahwa pembahasan di komisi berlangsung sejak Agustus 2025 setelah gagasan ini bergulir selama 18 tahun. Pimpinan DPR dan Komisi III menekankan bahwa penyusunan beleid ini melibatkan 87 rapat bersama berbagai elemen, kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi, serta sosialisasi di daerah pemilihan sebagai bagian dari meaningful participation.
Fakta prosedural ini patut dicatat sebagai pencapaian legislasi. Namun, pengesahan undang-undang hanyalah pintu masuk. Tanpa ketelitian substansi dan pengawasan yang kuat, produk hukum yang lahir cepat berisiko menyisakan celah tafsir yang mahal harganya bagi keadilan.
18 Tahun Menunggu: Perubahan Paradigma atau Sekadar Pencapaian Legislasi?
Penantian 18 tahun menunjukkan betapa kuatnya hambatan politik dan hukum dalam mendesain aturan perampasan aset. Kebutuhan terhadap instrumen ini memang mendesak karena kejahatan ekonomi kini bergerak lintas yurisdiksi, menyamarkan jejak uang melalui struktur perusahaan berlapis, dan menyasar korban massal seperti skema investasi fiktif serta kejahatan finansial modern.
Pimpinan DPR dan Komisi III menyebut pengesahan ini sebagai transformasi paradigma penegakan hukum. Pertanyaannya, apakah perubahan paradigma itu benar-benar tertanam dalam norma hukum dan budaya aparat, atau sekadar menghiasi naskah undang-undang?
Pengesahan undang-undang baru menjadi tonggak legislasi. Perubahan paradigma penegakan hukum hanya terjadi jika aparat penyidik, jaksa, hakim, dan pengelola aset mengubah cara kerja: dari sekadar mengejar pemidanaan fisik menjadi penelusuran dan pemulihan nilai ekonomi kejahatan secara terukur, proporsional, dan teruji di pengadilan.
Korupsi Tidak Cukup Dibalas dengan Penjara
Selama ini, penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia kerap berhenti pada vonis penjara dan denda yang tidak sebanding dengan kerugian negara. Pelaku menjalani hukuman badan, sementara jaringan keluarga atau pihak terafiliasi tetap menikmati aset yang diduga berasal dari kejahatan.
Karena itu, argumentasi bahwa pemidanaan saja tidak cukup memiliki pijakan kuat. Negara tidak boleh puas hanya dengan memenuhi sel tahanan, tetapi membiarkan kerugian keuangan negara dan kerugian korban kejahatan finansial menguap tanpa pemulihan nyata.
Memutus keuntungan ekonomi pelaku kejahatan adalah kunci pencegahan. Ketika kejahatan tidak lagi menguntungkan secara finansial, insentif ekonomi untuk melakukan korupsi dan penipuan massal akan menyusut. Namun, pemulihan aset harus tetap bertumpu pada pembuktian yang sah agar negara tidak mengambil harta yang tidak berkaitan dengan tindak pidana.
Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana dan Perlindungan HAM
Salah satu isu paling krusial dalam perdebatan regulasi ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture), sebagaimana disinggung dalam paparan Ketua Komisi III DPR. Perbedaan mendasar antara perampasan berbasis putusan pidana dan mekanisme non-conviction based terletak pada fokus proses hukumnya.
Perampasan berbasis putusan pidana melekat pada penetapan bersalah terdakwa dalam perkara pidana. Sebaliknya, mekanisme non-conviction based mengarahkan gugatan atau permohonan perampasan langsung pada aset yang diduga terkait tindak pidana, meski perkara pidananya belum diputus, terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diadili.
Dalam perspektif negara hukum dan hak asasi manusia, mekanisme ini menyimpan manfaat sekaligus risiko:
- Manfaat potensial: Negara dapat mencegah penghilangan, pengalihan, atau penyusutan nilai aset sejak dini, serta mengembalikan kerugian kepada negara atau korban tanpa harus menunggu proses pidana yang panjang dan buntu.
- Risiko hak asasi dan kepastian hukum: Asas praduga tak bersalah, hak atas kepemilikan yang dilindungi konstitusi, dan hak atas proses peradilan yang adil (fair trial) berpotensi tergerus jika standar pembuktian longgar atau beban pembuktian dibebankan secara tidak proporsional kepada warga negara.
Tidak seluruh aset seseorang otomatis merupakan hasil tindak pidana. Karena itu, menyimpulkan bahwa mekanisme non-conviction based pasti melanggar HAM tanpa menguji rumusan pasalnya adalah lompatan logika; sebaliknya, menganggapnya bebas risiko tanpa pagar pengaman hukum juga naif. Kepastian hukum menuntut adanya pembuktian keterkaitan aset dengan tindak pidana, ruang sanggahan yang efektif, serta perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Dua Badan Baru: Solusi atau Tantangan Birokrasi?
Rencana pembentukan dua lembaga baru—Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset—menunjukkan kesadaran akan adanya potensi penyimpangan. Habiburokhman menegaskan pemisahan badan pengelola dari aparat penegak hukum bertujuan mencegah konflik kepentingan agar aparat tidak mengejar perampasan aset semata demi mengelola atau menargetkan kuantitas rampasan.
Secara kelembagaan, pemisahan fungsi penyidikan/penuntutan dengan pengelolaan aset sejalan dengan praktik tata kelola di sejumlah negara. Namun, melahirkan dua badan baru di tengah struktur birokrasi yang sudah gemuk membawa tantangan tersendiri.
Tumpang tindih kewenangan antarlembaga, lambatnya koordinasi, serta pembengkakan anggaran operasional bisa menjadi jebakan birokrasi. Lebih jauh, independensi dan akuntabilitas kedua badan ini harus diuji: bagaimana mekanisme pengangkatan pimpinan, siapa yang mengawasi kinerja mereka, dan bagaimana mencegah konflik kepentingan internal maupun eksternal? (Catatan analisis: rincian kewenangan, tata kerja, dan mekanisme akuntabilitas kedua badan perlu diverifikasi langsung pada naskah resmi UU yang telah disahkan).
Jangan Sampai UU Perampasan Aset Menjadi Senjata Kekuasaan
Kekhawatiran publik bahwa UU Perampasan Aset dapat disalahgunakan bukan isapan jempol. Dalam ekosistem politik dan penegakan hukum yang masih menghadapi persoalan integritas, kewenangan menyita dan merampas aset memiliki daya rusak tinggi jika tidak diawasi secara ketat.
Tanpa pengawasan independen yang efektif, instrumen ini rawan meluncur menjadi alat kriminalisasi, tekanan politik terhadap lawan atau kelompok kritis, maupun celah pemerasan oleh oknum aparat. Aset yang dibekukan atau dirampas dapat kehilangan nilai ekonominya sebelum sengketa hukum selesai, sehingga merugikan pemilik sah.
Karena itu, Badan Pengawas Perampasan Aset tidak boleh menjadi formalitas struktural. Lembaga pengawas harus memiliki akses informasi, kewenangan memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang, serta transparansi pelaporan kepada publik agar kekuasaan negara tetap berada dalam koridor hukum.
Partisipasi Publik Harus Berujung pada Transparansi
Klaim meaningful participation melalui 87 rapat dan kunjungan kerja ke 15 provinsi patut diuji melampaui angka statistik. Banyaknya pertemuan dan perjalanan dinas tidak otomatis membuktikan kualitas penyerapan aspirasi publik.
Partisipasi publik yang bermakna menuntut keterbukaan akses terhadap draf mutakhir, kejelasan bagaimana masukan akademisi, masyarakat sipil, praktisi hukum, dan korban kejahatan dipertimbangkan, serta argumentasi terbuka ketika usulan publik ditolak. Di sinilah transparansi menjadi ujian konsistensi antara pernyataan di ruang rapat paripurna dan praktik legislasi sehari-hari.
Konsekuensi Kegagalan Implementasi dan Rekomendasi
Jika implementasi UU Perampasan Aset gagal—baik karena lemahnya pembuktian, tumpang tindih birokrasi, maupun penyalahgunaan kewenangan—konsekuensinya akan berlapis. Pemulihan kerugian negara dan korban akan tersendat, kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi justru merosot, dan ketidakpastian iklim usaha serta perlindungan hak milik warga negara akan meningkat.
Sebagai rekomendasi konkret bagi pemerintah, DPR, dan aparat penegak hukum, setidaknya ada empat langkah yang perlu segera dijalankan:
- Audit substansi naskah resmi dan aturan turunan: Memastikan ketentuan objek perampasan, standar pembuktian, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta hak pembelaan dalam mekanisme non-conviction based dirumuskan secara jelas dan proporsional.
- Desain kelembagaan yang ramping dan akuntabel: Menegaskan batas kewenangan Badan Pengelola dan Badan Pengawas Perampasan Aset agar tidak tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum yang ada, serta menetapkan standar tata kelola aset yang transparan dan terukur.
- Penguatan pengawasan independen dan peradilan yang cermat: Menjamin mekanisme kontrol eksternal dan pengujian yudisial yang aksesibel agar hak milik warga negara yang tidak terbukti bersalah terlindungi.
- Keterbukaan informasi publik secara berkala: Mempublikasikan data pemulihan aset, pengembalian kerugian negara dan korban, serta laporan pengawasan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak ditentukan oleh seberapa cepat DPR mengetuk palu pengesahan. Keberhasilannya ditentukan oleh seberapa efektif negara mengembalikan aset hasil kejahatan tanpa mengorbankan keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum.(*)
