DPR RI Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Hukum, Nasional, News32 Dilihat
banner 468x60
Jakarta | galasibot.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung pengesahan beleid yang dinantikan selama 18 tahun tersebut dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengesahan ini rampung lebih cepat sekitar satu bulan dari target awal DPR RI pada 15 Desember 2026. Seluruh Wakil Ketua DPR RI—Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati—mendampingi Puan dalam sidang paripurna tersebut.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Transformasi Paradigma dan Perampasan Tanpa Putusan Pidana

Sebelum palu pengesahan diketuk, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membacakan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia mencatat RUU ini telah diusulkan selama 18 tahun dan berproses intensif di Komisi III sejak Agustus 2025.
Habiburokhman menjelaskan bahwa undang-undang baru ini membawa perubahan paradigma dari sekadar pemenjaraan pelaku menuju pemulihan kerugian negara serta kerugian korban.
“Kemudian hukum acara yang kita sempurnakan menjadi hukum acara tanpa putusan pidana atau non-conviction based. Lalu kita mengenangkan sistem pengelolaan terpadu berbasis IT dan independen, dan ruang lingkupnya mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya seperti investasi fiktif dan finansial modern yang memiliki banyak korban, dengan perspektif korban,” papar Habiburokhman.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pandangan pemerintah sebelum seluruh peserta sidang menyatakan persetujuan.

Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembahasan

Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI menyusun regulasi ini secara hati-hati dan terbuka dengan melibatkan akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, serta kelompok masyarakat. Menurut laporan Komisi III, DPR menggelar 87 rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja ke 15 provinsi untuk menjaring masukan publik.
“Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” ujar Puan.
Ia juga menyatakan bahwa keterbukaan akses pembahasan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mencermati substansi aturan sekaligus mencegah kesalahpahaman.(*)
banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *