Medan | galasibot.co.id — Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap resmi menggelontorkan anggaran sebesar Rp125,9 miliar untuk merenovasi dan membangun 31 fasilitas kesehatan (faskes) di seluruh wilayah Kota Medan. Proyek strategis yang mencakup pembangunan tiga unit Puskesmas baru dan rehabilitasi 28 bangunan Puskesmas eksisting ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada pertengahan Desember 2026.
Langkah masif Pemko Medan dalam membenahi infrastruktur kesehatan dasar tersebut mendapat sambutan positif dan apresiasi dari Pengamat Kesehatan Sumatera Utara yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Sumut, Destanul Aulia, SKM, MBA, MEc, Ph.D. Menurutnya, pembenahan fisik ini merupakan pintu masuk yang sangat krusial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan milik pemerintah.
“Saya mengapresiasi kebijakan Wali Kota Medan, Bapak Rico Tri Putra Bayu Waas, yang memberikan perhatian besar terhadap pembangunan dan renovasi Puskesmas. Langkah ini sangat penting untuk menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih representatif, modern, dan nyaman bagi warga Medan,” ujar Destanul Aulia di Medan, Senin (19/10/2026).
Bangunan Fisik Harus Diikuti Reformasi Pelayanan
Kendati mengapresiasi langkah pemkot, akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU) tersebut mengingatkan bahwa revitalisasi bangunan fisik (dimensi tangibles) tidak boleh dijadikan sekadar persoalan kosmetik belakangan. Pembenahan gedung harus dibarengi dengan reformasi total pada aspek non-fisik, seperti kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan obat-obatan, kelengkapan alat laboratorium, hingga keramahan petugas.
Destanul menyoroti fenomena masih tingginya kecenderungan masyarakat perkotaan yang memilih langsung berobat ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit ketimbang memanfaatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas. Hal ini sering memicu penumpukan pasien non-darurat di IGD rumah sakit rujukan.
“Kita tidak ingin Puskesmas memiliki gedung yang megah dan modern, tetapi masyarakat tetap memilih berobat ke rumah sakit karena merasa pelayanan Puskesmas belum mampu memenuhi kebutuhan mereka. Revitalisasi ini harus menjadi momentum mengubah citra Puskesmas dari fasilitas pilihan kedua menjadi pilihan utama masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi mendalam atas kesenjangan antara status akreditasi Puskesmas dan realitas pelayanan di lapangan. Dari 144 diagnosis penyakit yang menjadi kompetensi dasar penanganan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, Puskesmas harus benar-benar terbukti Mampu menangani pasien secara tuntas tanpa perlu merujuk kasus-kasus yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat primer.
7 Langkah Strategis Transformasi Puskesmas Medan
Untuk memastikan investasi anggaran sebesar Rp125,9 miliar memberikan dampak optimal bagi kesehatan warga, Destanul Aulia merumuskan tujuh langkah strategis yang perlu menjadi perhatian utama Pemko Medan:
-
Evaluasi Capaian dan Kemampuan Pelayanan RealPemko Medan diminta tidak hanya bersandar pada predikat akreditasi formal, tetapi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan nyata Puskesmas dalam menangani penyakit, kompetensi klinis tenaga medis, kelengkapan alat, ketersediaan obat, serta kepastian alur rujukan.
-
Redistribusi dan Peningkatan Kualitas SDMPemerintah perlu memastikan pemerataan dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga laboratorium, dan tenaga kesehatan masyarakat di setiap Puskesmas. Selain kecakapan medis, komunikasi publik dan sikap pelayanan yang ramah harus dilatih secara berkelanjutan.
-
Kesiapan Operasional Alat Kesehatan dan ObatProses renovasi fisik harus berjalan seiring dengan pemenuhan alat kesehatan dasar, sarana laboratorium, dan ketersediaan stok obat secara kontinu agar pasien tidak terpaksa dirujuk hanya karena ketiadaan alat atau obat dasar.
-
Penguatan Fungsi Promotif dan PreventifPuskesmas harus memiliki program unggulan berbasis karakteristik wilayah, seperti pengendalian hipertensi, diabetes, tuberkulosis (TB), kesehatan ibu dan anak, hingga kesehatan remaja. Petugas kesehatan diharapkan lebih aktif turun ke lapangan untuk melakukan skrining dini dan edukasi.
-
Perluasan Tanggung Jawab Wilayah KerjaKepala Puskesmas diminta tidak hanya berfokus pada pelayanan dalam gedung (indoor), tetapi memegang peta masalah kesehatan warga di wilayahnya, memiliki data kelompok berisiko, serta merancang program intervensi terukur secara lintas sektor.
-
Adaptasi Layanan Karakteristik Perkotaan dan DigitalisasiMasyarakat Kota Medan membutuhkan layanan yang cepat, nyaman, dan berkepastian waktu. Pemko Medan disarankan menerapkan digitalisasi pendaftaran, memangkas durasi waktu tunggu, menata alur antrean, dan menyesuaikan jam operasional sesuai kebutuhan warga kota.
-
Indikator Kinerja Berbasis Hasil (Outcome-Based)Ukuran keberhasilan Puskesmas harus digeser dari sekadar jumlah angka kunjungan atau kegiatan penyuluhan menjadi tingkat kepuasan masyarakat, keberhasilan pengendalian penyakit kronis sejak dini, serta penurunan tingkat rujukan yang tidak perlu ke rumah sakit.
Menuju Puskesmas yang Memuat Masyarakat Tetap Sehat
Lebih jauh, Ketua Pengda IAKMI Sumut ini menyarankan agar Wali Kota Medan menetapkan cetak biru (blueprint) program transformasi Puskesmas yang terukur dalam kurun waktu satu tahun. Program ini dapat dimulai dari audit kesiapan pelayanan di seluruh kecamatan, penanganan kebutuhan mendesak, hingga pemantauan kepuasan pasien secara berkala.
Ia menegaskan, esensi utama keberhasilan sistem kesehatan publik bukanlah seberapa banyak orang sakit yang datang memenuhi ruang tunggu, melainkan seberapa efektif Puskesmas mampu menjaga masyarakat di wilayah kerjanya agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit berat.
“Kebijakan kesehatan yang berhasil bukan hanya kebijakan yang mampu membangun fasilitas fisik yang baik, melainkan yang sanggup menghadirkan pelayanan berkualitas dan dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Gedung modern adalah sarana komunikasi kualitas, namun kepastian layanan dan SDM yang profesional adalah kunci utamanya,” pungkas Destanul.
Harapan Ke Depan
Melalui penyelesaian revitalisasi 31 fasilitas kesehatan pada pertengahan Desember 2026 mendatang, Pemko Medan diharapkan tidak hanya menyerahkan gedung baru yang bersih dan representatif. Lebih dari itu, momentum ini diharapkan menjadi titik balik lahirnya standar baru pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Medan—menjadikan Puskesmas sebagai garda terdepan, sahabat keluarga, dan pilihan pertama warga dalam menjaga derajat kesehatannya.(*)
