Penghargaan Diserahkan di JIEXPO Kemayoran
Medan I galasibot.co.id
Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award kategori Pratama berhasil diraih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, dan diterima perwakilan Pemprov Sumut di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Pengakuan nasional tersebut diberikan atas capaian komitmen daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui skema jaminan kesehatan nasional.
PROBIS Diperkuat sebagai Wujud Komitmen UHC
Di bawah kepemimpinan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution, komitmen terhadap Universal Health Coverage diwujudkan melalui Program Berobat Gratis (PROBIS). Melalui program ini, layanan kesehatan dapat diakses masyarakat hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Program tersebut dirancang sebagai instrumen perlindungan kesehatan yang inklusif, sekaligus memastikan tidak ada warga Sumatera Utara yang terhambat mendapatkan layanan medis karena keterbatasan biaya.
Target UHC Tercapai Lebih Cepat
Pada tahun 2025, status UHC Prioritas telah berhasil dicapai Pemprov Sumut, dua tahun lebih cepat dari target nasional. Capaian tersebut ditandai dengan tingkat kepesertaan mencapai 100 persen, dengan rasio peserta aktif sebesar 98,6 persen.
Selain itu, kerja sama layanan kesehatan telah dijalin dengan 172 rumah sakit, 619 puskesmas, serta 510 klinik yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Pelayanan dan Pengaduan Terus Ditingkatkan
Keberlanjutan PROBIS ditegaskan akan terus dijalankan pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, yang hadir mewakili Gubernur Sumut saat menerima penghargaan.
Peningkatan kualitas layanan juga telah disiapkan, termasuk penyediaan layanan pengaduan masyarakat 24 jam untuk memastikan akses kesehatan berjalan optimal, responsif, dan akuntabel.
Peran Daerah Dinilai Sangat Menentukan
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa capaian UHC nasional sangat dipengaruhi oleh peran kepala daerah. Saat ini, cakupan UHC nasional telah mencapai 98 persen penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen.
Keberhasilan tersebut dinilai tidak terlepas dari dukungan kebijakan daerah, termasuk penganggaran dan dorongan aktif pemerintah daerah dalam memastikan keberlangsungan kepesertaan masyarakat.(*)
