MEDAN I galasibot.co.id — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan arah Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 fokus pada penanganan banjir, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Rico dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (13/10/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen tersebut membahas tanggapan kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Pemko Medan memproyeksikan pendapatan daerah pada RAPBD 2027 mencapai Rp6,99 triliun.
Alokasikan Rp360 Miliar untuk Penanganan Banjir
Pemko Medan mengalokasikan anggaran penanganan banjir sebesar Rp360 miliar untuk membenahi 100 titik banjir dan genangan. Anggaran ini mencakup perbaikan drainase sepanjang 59 kilometer dan perbaikan jalan sepanjang 123 kilometer.
Penanganan banjir rob di Belawan dan kawasan Medan Utara juga menjadi prioritas. Pemko Medan memperkuat koordinasi dengan Pemprov Sumut dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II untuk mengintegrasikan saluran air hingga sungai.
Naikkan Insentif Guru Honorer dan Bantuan Pendidikan
Di sektor pendidikan, Pemko Medan berencana menaikkan insentif guru honorer dari Rp400.000 menjadi Rp650.000 per bulan. Pemerintah daerah juga menyiapkan anggaran rehabilitasi 72 lokasi sekolah senilai Rp19,52 miliar dan pembangunan ruang kelas baru senilai Rp81,5 miliar.
Selain itu, bantuan tetap disalurkan kepada 40.000 siswa kurang mampu, program tebus ijazah bagi 500 siswa, serta beasiswa untuk 200 mahasiswa berprestasi.
Perluas Air Bersih, Kesehatan, dan Layanan Transportasi
Pemko Medan mengalokasikan Rp23 miliar untuk perluasan jaringan air minum di 115 lokasi serta Rp7,8 miliar untuk pengelolaan air limbah di 39 lokasi.
Pada sektor kesehatan, Pemko Medan terus memperkuat layanan Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencakup 538.730 jiwa per September 2026. Evaluasi mutu pelayanan RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Haji Bachtiar Jaafar terus dilakukan.
Untuk menekan kemacetan, Dinas Perhubungan dialokasikan anggaran Rp588,1 miliar. Pemko Medan juga mengkaji usulan penggratisan ongkos transportasi umum bagi pelajar dari keluarga prasejahtera.
Rico menegaskan peningkatan PAD tidak dilakukan dengan menaikkan tarif pajak, melainkan melalui digitalisasi dan pemutakhiran data wajib pajak.(*)
