Pemprov Sumut Optimalkan Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Cegah Penyimpangan

News, Ragam, Sumut26 Dilihat
MEDAN I  galasibot.co.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengoptimalkan tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui sistem digitalisasi pada Rabu (18/11/2026). Langkah ini bertujuan memperkuat transparansi, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mencegah potensi penyimpangan dalam belanja daerah.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor menyampaikan kebijakan tersebut saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Gubernur Sumut, Medan. Kegiatan yang berlangsung hingga 19 November 2026 ini mengusung tema kolaborasi optimalisasi tata kelola pengadaan berbasis digital.
Pesan Gubernur Sumut Terkait Integritas dan Teknologi
Timur menyampaikan dua arahan penting dari Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution kepada seluruh peserta rapat. Pertama, aparatur pengadaan wajib memperkuat kompetensi dan integritas agar setiap tahapan berjalan profesional dan bebas korupsi.
Kedua, instansi pemerintah harus memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital dengan pengawasan berbasis data. Langkah ini membantu aparatur mendeteksi serta mengantisipasi potensi kesalahan sejak dini.
Timur juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Tujuannya agar tata kelola pengadaan barang dan jasa semakin berkualitas dan berintegritas,” ucap Timur di hadapan para peserta.
Konsolidasi Lima Komoditas Tindak Lanjuti Pertemuan KPK
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sumut Yoga Budi Pratama Irawan menambahkan bahwa rakor ini membekali peserta dengan pemahaman regulasi terbaru. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan mitigasi risiko di lingkungan birokrasi.
Saat ini, Biro PBJ Sumut tengah memproses tahapan konsolidasi pengadaan terhadap lima komoditas utama. Kebijakan efisiensi belanja ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Lima komoditas yang akan dilakukan konsolidasi adalah kertas, alat elektronik termasuk laptop, printer, AC. Juga akan melakukan konsolidasi belanja jasa outsourcing, dan bahan material seperti semen,” pungkas Yoga.(*)