Pakpak Bharat | galasibot.co.id
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rumah Koordinasi) lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Rabu (26/3/2025) di ruang rapat Garuda, Kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat pada hari ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Pakpak Bharat. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Cahyadi Sabri, SH, MH yang turut memberikan pemaparan sebagai pemateri pada acara tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Pakpak Bharat menyampaikan pentingnya koordinasi dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Bupati, koordinasi adalah wujud nyata komitmen bersama dalam menghadirkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Makna koordinasi menjadi semakin penting di tengah derasnya tuntutan publik terhadap Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, tantangan yang semakin besar dalam mengelola pemerintahan, membuat proses koordinasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Oleh karena itu, kita perlu membangun koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah melalui APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengawal pembangunan,” ujar Bupati.
Bupati juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Dalam kesempatan ini, Bupati mengajak seluruh pihak terkait untuk senantiasa berkomitmen menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Cahyadi Sabri, SH, MH dalam pemaparannya mengangkat tema “Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah”. Kajari Dairi mengulas berbagai pemahaman terkait gratifikasi, termasuk jenis-jenis gratifikasi, serta upaya pencegahan dan penanganan korupsi di lingkungan pemerintahan. Ia menekankan bahwa setiap bentuk pemberian, penerimaan, atau penolakan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
“Gratifikasi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak integritas dan kredibilitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali dan menghindari segala bentuk gratifikasi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Setiap pegawai negeri atau aparatur pemerintah wajib melaporkan pemberian yang berhubungan dengan jabatan mereka, jika hal tersebut berlawanan dengan tugas dan kewajiban mereka,” ungkap Kajari dalam paparannya.
Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, Kajari Dairi juga memberikan apresiasi terhadap semangat nasionalisme yang terus ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Ia mengungkapkan rasa bangga melihat antusiasme dan sikap patriotisme yang ditunjukkan oleh semua peserta rapat, terutama dalam mengheningkan cipta dan memberikan penghormatan kepada simbol-simbol negara.
“Saya sangat mengapresiasi sikap patriotisme yang ditunjukkan oleh seluruh hadirin pada saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan bersama. Semua berdiri dengan sikap sempurna, mengangkat tangan, dan memberi hormat. Ini adalah contoh yang luar biasa, dan saya yakin ini adalah hasil dari pembinaan yang telah dilakukan, termasuk dalam retret yang baru-baru ini diikuti oleh Bupati di Magelang,” ujar Kajari Dairi dengan penuh kekaguman.
Rapat Koordinasi dan Evaluasi ini dihadiri oleh para pejabat Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, serta instansi terkait yang memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan daerah. Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk meningkatkan kerja sama antarinstansi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Sebagai penutup, Bupati Pakpak Bharat berharap bahwa koordinasi yang dibangun melalui kegiatan ini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan mengutamakan kepentingan publik di atas segalanya.(*)
