Pakpak Bharat I galasibot.co.id.
Aksi unjuk rasa besar yang dipimpin Gerakan Suku Pakpak (GSP) bersama Sortagari mengguncang pusat pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat pada Kamis (20/11/2025). Massa yang datang dari berbagai wilayah tersebut bergerak menuju tiga titik strategis: Kantor DPRD, Kantor Bupati, dan Mapolres Pakpak Bharat.
Aksi yang berlangsung hampir tujuh jam itu berjalan aman dan tertib berkat pengamanan ketat aparat gabungan di bawah komando Wakapolres Pakpak Bharat, Kompol Donris E. Pasaribu.
Tuntut Penegasan Tapal Batas di Banuharhar
Di Kantor DPRD, massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Pakpak Bharat, Elson Angkat, bersama 15 anggota dewan lainnya.
Tuntutan utama massa adalah pemasangan Gapura dan Pilar Tapal Batas antara Kabupaten Pakpak Bharat dan Dairi di titik Banuharhar, wilayah yang selama ini diklaim sebagai tanah ulayat pihak lain.
GSP mendesak DPRD:
- Segera meninjau lokasi perbatasan di Desa Kuta Jungak (Banuharhar)
- Memanggil Bupati Pakpak Bharat
- Mendorong pemasangan gapura tapal batas dalam waktu 2×24 jam
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Elson Angkat berkomitmen menindaklanjuti tuntutan tersebut.
“Kami akan mendorong Pemerintah Kabupaten untuk segera memasang gapura tapal batas demi menjaga keutuhan wilayah administrasi Pakpak Bharat,” tegasnya.
Desakan Penegakan Hukum Dugaan Penghinaan Suku
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati, massa melanjutkan aksi ke Mapolres Pakpak Bharat.
Tuntutan di lokasi ini berfokus pada aspek hukum, terutama permintaan agar Polres segera menangani kasus dugaan penghinaan terhadap Suku Pakpak oleh seseorang bernama Hokman Sigalingging melalui platform TikTok.
Massa meminta penangkapan dan penahanan pelaku untuk mencegah potensi konflik sosial yang lebih luas.
Kasat Reskrim Polres Pakpak Bharat, Iptu Pernandos T. Manik, memastikan laporan tersebut tengah ditangani secara serius.
“Proses penyidikan berjalan sesuai prosedur. Kami telah melibatkan ahli hukum dan saksi ahli untuk memperkuat penanganan perkara,” ujarnya.
Aksi Berjalan Damai
Meski membawa isu sensitif dan menyasar tiga pusat kekuasaan, aksi unjuk rasa berlangsung aman dan terkendali.
Massa membubarkan diri pada sore hari setelah mendapatkan jaminan bahwa aspirasi mereka akan ditindaklanjuti, terutama menyangkut persoalan tapal batas dan proses hukum dugaan penghinaan.
Situasi masyarakat kembali normal setelah aksi selesai, dan aparat tetap bersiaga untuk memastikan keamanan pasca unjuk rasa.(*)
