MEDAN | galasibot.co.id — Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan kembali mewujudkan perannya sebagai rumah rakyat yang inklusif dan edukatif. Pimpinan DPRD Medan menerima kunjungan Parliament Tour dari puluhan mahasiswa Universitas Dharmawangsa (Undhar) Medan. Agenda ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk mendekatkan lembaga legislatif dengan dunia akademis serta memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem kerja dan tata kelola pemerintahan daerah kepada generasi muda.
Kunjungan edukatif tersebut disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, bersama Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen, serta Anggota Komisi III DPRD Medan Agus Setiawan.
DPRD Medan Sebagai Rumah Rakyat dan Tiga Fungsi Utama
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen menegaskan bahwa gedung dewan terbuka lebar bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mahasiswa yang merupakan agen perubahan (agent of change). Wong mengibaratkan DPRD Medan sebagai “rumah rakyat” tempat para wakil rakyat bekerja menampung, mengawal, dan merealisasikan aspirasi warga setiap harinya.
“Kami di DPRD mempunyai tiga tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama:
- Fungsi Anggaran (Penganggaran): Membahas dan menetapkan anggaran daerah melalui Badan Anggaran (Banggar) demi kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
- Fungsi Legislasi: Membentuk peraturan daerah (Perda) yang pro-rakyat.
- Fungsi Pengawasan: Memastikan jalannya roda pemerintahan serta pelayanan publik di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga kepala lingkungan berjalan secara transparan dan akuntabel,” papar Wong di hadapan para mahasiswa.
Pembagian Komisi dan Pemanfaatan Masa Reses
Untuk memperjelas ruang lingkup kerja dewan, pimpinan DPRD turut memaparkan struktur serta pembagian bidang kerja di empat komisi DPRD Medan:
| Komisi | Bidang Kerja Utama |
| Komisi I | Hukum, Pemerintahan, dan Perizinan |
| Komisi II | Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial (Kesra) |
| Komisi III | Perekonomian dan Keuangan |
| Komisi IV | Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan |
Selain memaparkan fungsi komisi, Wong mengimbau mahasiswa untuk memanfaatkan momen reses anggota dewan di 21 kecamatan secara maksimal. Reses merupakan kanal resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan seputar infrastruktur, banjir, hingga masalah persampahan tanpa harus turun ke jalan.
“Aspirasi yang disampaikan pada saat reses akan langsung kita catat dan koordinasikan secara resmi dengan dinas-dinas terkait,” imbaunya.
Diskusi Interaktif: Mahasiswa Kritisi Isu Banjir Rob, Begal, hingga Beasiswa
Sesi kunjungan tidak hanya berlangsung satu arah, melainkan berlanjut ke dialog interaktif yang dinamis. Para perwakilan mahasiswa memanfaatkan momen tersebut untuk menyuarakan berbagai isu krusial yang tengah dihadapi masyarakat Kota Medan.
1. Dampak Lingkungan di Medan Labuhan dan Masalah Kriminalitas
Muhammad Jefri, mahasiswa Fakultas Hukum Undhar, menyoroti penanganan banjir rob di kawasan Young Panah Hijau, Kecamatan Medan Labuhan. Ia menduga kondisi tersebut diperparah oleh aktivitas penimbunan dan pembangunan fasilitas oleh PT Pelindo di wilayah yang dulunya merupakan kawasan persawahan dan perkebunan. Selain itu, Jefri juga mengeluhkan maraknya kasus kejahatan jalanan (begal) di Sei Canang dan tawuran di Belawan.
Menanggapi keluhan tersebut, Wong Chun Sen berjanji akan menindaklanjutinya dengan menugaskan Komisi IV melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi. Mengenai masalah banjir rob, pimpinan dewan menjelaskan bahwa usulan pembangunan tanggul laut penahan air pasang selalu menjadi fokus prioritas, meski pelaksanaannya membutuhkan penganggaran yang cukup besar dan bertahap. Sementara terkait keamanan, DPRD terus berkordinasi intensif dengan jajaran TNI dan Polri untuk memperketat patroli di wilayah Medan Utara.
2. Klarifikasi Batas Usia Beasiswa dan Penanganan Antrean BBM
Suryadarma, mahasiswa Undhar lainnya, mempertanyakan regulasi pengurusan beasiswa di Biro Kesra Pemprovsu yang menerapkan pembatasan usia maksimal 25 tahun. Pimpinan DPRD Medan memberikan penjelasan bahwa kewenangan aturan program tersebut berada penuh di domain Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), sehingga disarankan koordinasi langsung dengan instansi tingkat provinsi.
Sementara itu, menanggapi isu antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Adam Malik yang diangkat oleh Roberto, Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen menjelaskan bahwa kendala tersebut disebabkan oleh penyesuaian rantai pasok dan pasokan dari PT Pertamina Depot Belawan. Kendati demikian, berkat koordinasi lintas instansi, alur distribusi telah kembali normal. Zulkarnaen juga berpesan agar mahasiswa tetap kritis, objektif, dan bijak dalam menyaring informasi.
3. Edukasi Batas Administrasi Wilayah
Dialog juga diwarnai edukasi mengenai batas wilayah pemerintahan ketika Ardina Rasti dari Fakultas Ekonomi menyampaikan aduan infrastruktur jalan rusak dan drainase tersumbat di Jalan Pasar 9, Simpang Helvetia.
Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala secara cermat memberikan klarifikasi administratif bahwa lokasi yang dimaksud masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Deli Serdang. Rajudin mengarahkan agar aspirasi tersebut diteruskan ke DPRD Deli Serdang atau disalurkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan dari daerah pemilihan setempat.
Kunjungan Parliament Tour mahasiswa Undhar di Gedung DPRD Medan ini ditutup dengan penegasan komitmen dari pimpinan dewan untuk terus mengawal setiap masukan serta mengevaluasi program-program pemerintah agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Membuka pintu komunikasi dengan kalangan akademisi dan mahasiswa diharapkan mampu memperkuat pengawasan publik terhadap kinerja pemerintahan di Kota Medan.(*)
