MEDAN, galasibot.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dalam mengelola pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) tergolong baik. Sepanjang 2026, Pemprov Sumut menyelesaikan 235 aduan atau 91,7 persen dari total 301 laporan yang masuk.
Perwakilan Kemendagri, Rega Tadeak Hakim, menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR Provinsi Sumut. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut menggelar kegiatan itu di Aula Binagara Bapperida, Medan, Jumat (20/11/2026).
Rega menjelaskan total 301 laporan tersebut tersebar pada berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut. Keluhan warga mencakup sektor pendidikan dasar dan menengah, pekerjaan umum, pertambangan, hingga ketenagakerjaan.
“Data periode 1 Januari sampai 18 November 2026 mencatat 301 aduan masuk. Pemprov Sumut telah menyelesaikan 235 aduan, memproses 41 laporan, dan menyisakan 25 aduan yang belum ditindaklanjuti,” sebut Rega.
Sebaran Aduan Tingkat Kabupaten/Kota
Selain mengevaluasi tingkat provinsi, Rega memaparkan kinerja pengelolaan pengaduan pada pemerintah kabupaten dan kota se-Sumut. Kota Medan menempati urutan pertama dengan 444 aduan masyarakat.
Kabupaten Samosir menyusul pada posisi kedua dengan 374 laporan, diikuti Kabupaten Serdangbedagai sebanyak 170 aduan.
“Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan kanal SP4N-LAPOR terus meningkat. Laju tindak lanjut pengaduan pada pemerintah daerah juga menunjukkan perbaikan signifikan,” ujar Rega.
Pengawasan dan Mutu Pelayanan Publik
Pada forum yang sama, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Masyarakat Ombudsman RI Perwakilan Sumut, James Marihot Panggabean, mengingatkan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah. Ombudsman RI mengawasi penuh pengelolaan serta penyelesaian keluhan warga melalui kanal SP4N-LAPOR.
“Pada periode 2022–2024, kanal SP4N-LAPOR meneruskan 126 aduan kepada Ombudsman. Sebanyak 87 pengaduan telah berstatus ditutup,” ungkap James.
Menurut James, pelayanan publik yang bermutu bukan berarti bebas dari keluhan warga. Pelayanan berkualitas tercermin dari kesigapan aparatur mendengarkan keluhan, mengambil tanggung jawab, memperbaiki kesalahan, serta mencegah masalah berulang.
Ia menegaskan mutu pelayanan publik mencerminkan kualitas kepemimpinan daerah. Karena itu, pemerintah daerah wajib menjadikan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai instrumen utama peningkatan kualitas layanan publik.(*)


















