Komisi II DPRD Medan Gelar RDP Selesaikan Selisih Industrial Pekerja dengan PT Srikandi dan Musim Mas

Dprd medan, Medan, News21 Dilihat
banner 468x60
MEDAN I galasibot.co.id — Komisi II DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pekerja bernama Aldi Pratama dengan pihak PT Srikandi Inti Lestari dan PT Musim Mas. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (16/11/2026).
RDP dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman L.C. Pertemuan ini turut dihadiri perwakilan PT Musim Mas, PT Srikandi Inti Lestari, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, serta pekerja yang bersangkutan.

Duduk Perkara dan Bantahan Pekerja

Dalam forum tersebut, Aldi Sandy Pratama mengaku dikembalikan oleh PT Musim Mas ke perusahaan penyedia jasa, PT Srikandi Inti Lestari. Ia dituduh membuat keributan dan menyampaikan ancaman kepada atasan, namun ia membantah tudingan itu.
Aldi menyatakan beban kerjanya tidak sesuai standar karena harus menjaga dua mesin injeksi seorang diri. Kondisi tersebut memicu gangguan kesehatan, mulai dari asma, lambung, vertigo, hingga tangan terkena uap panas.
“Kami dibuat kerja rodi, dianggap seperti robot. Tangan kanan saya kena uap panas, sehingga tidak bisa dikepal,” ungkap Aldi.

Tanggapan Perusahaan dan Mediasi DPRD

Perwakilan PT Musim Mas, Syafaruddin, menjelaskan bahwa pihaknya hanya mengembalikan Aldi kepada perusahaan penyedia tenaga kerja karena melontarkan kata-kata kurang baik. Sementara itu, perwakilan PT Srikandi Inti Lestari, Lemita V, menyebutkan bahwa Aldi merupakan karyawan berstatus PKWT yang ditempatkan di PT Musim Mas dengan upah di atas Rp4 juta.
Srikandi menyatakan telah berupaya melakukan perundingan bipartite. Perusahaan awalnya menawarkan kompensasi satu bulan ditambah sisa kontrak, namun terkendala perbedaan tuntutan jumlah kompensasi.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Medan, Janses Simbolon dan Afif Abdillah, meminta perusahaan memberikan kompensasi secara layak kepada pekerja. Wakil Ketua Komisi II, Modesta Marpaung, juga mendesak agar kedua belah pihak menyelesaikan sengketa ini secara damai dan memanusiakan pekerja.
Komisi II DPRD Medan akhirnya meminta pihak perusahaan dan pekerja mengedepankan musyawarah agar perselisihan selesai secara bermartabat tanpa berlarut-larut.(*)
banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *