Medan | galasibot.co.id — Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyepakati penambahan proyeksi pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar Rp10,5 miliar pada Kamis (19/11/2026). Kesepakatan ini muncul saat finalisasi rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 di Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan.
Kesepakatan tersebut lahir dari sinkronisasi lanjutan yang menyerap masukan komisi-komisi DPRD Sumut serta penyesuaian komponen anggaran. Rapat melibatkan pimpinan dan anggota Banggar DPRD Sumut, termasuk Ketua Banggar Ihwan Ritonga, serta Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor selaku Ketua TAPD bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Rincian Penyesuaian Pendapatan dan Belanja
Timur Tumanggor memaparkan penyesuaian struktur KUA-PPAS 2027 setelah proses sinkronisasi berjalan beberapa pekan. Rancangan awal pendapatan daerah sebelumnya tercatat Rp12.096.934.629.310 dan bertambah Rp10,5 miliar menjadi di atas Rp12 triliun.
Penambahan pendapatan Rp10,5 miliar bersumber dari tiga pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rinciannya meliputi kenaikan pajak daerah Rp4 miliar, retribusi daerah Rp5,5 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp1 miliar.
Belanja daerah juga naik Rp10,5 miliar, dari sekitar Rp12,221 triliun menjadi sekitar Rp12,232 triliun. Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah masih mengikuti acuan surat Menteri Keuangan serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Pergeseran Anggaran dan Pembiayaan
Rapat juga mencatat pergeseran internal pada struktur belanja daerah Tahun Anggaran 2027. Belanja operasi turun Rp50 miliar, sementara belanja transfer—khususnya Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)—naik Rp60,5 miliar.
Pada sisi pembiayaan, proyeksi penerimaan pembiayaan atau surplus ditetapkan Rp125 miliar tanpa pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto berada di angka Rp125 miliar, sedangkan proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan dipatok nol atau berimbang.
Penataan OPD dan Hibah Kesra
Pembahasan turut menyentuh penataan organisasi dan anggaran perangkat daerah. Peserta rapat membahas peralihan anggaran serta 35 tenaga alih daya akibat pemisahan urusan Sumber Daya Air dari Dinas Pekerjaan Umum.
Rapat juga menyinggung pencairan hibah kesejahteraan rakyat untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Hibah yang memenuhi syarat Tahun Anggaran 2026 cair sesuai aturan, sedangkan yang belum memenuhi syarat masuk anggaran Tahun Anggaran 2027.
Menutup paparan rekapitulasi KUA-PPAS 2027, pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh peserta. Peserta rapat menyepakati hasil finalisasi tersebut untuk masuk ke tahapan penyusunan APBD berikutnya.(*)












