Medan | galasibot.co.id
Prabowonomics Institute mengajukan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, terkait serangkaian bencana alam banjir dan longsor yang melanda empat wilayah di Sumatera Utara: Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Surat bernomor 1/Prabowonomics Institute/XII/2025 dengan sifat Penting dan Urgen tersebut ditandatangani oleh Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., penulis buku Prabowonomics. Dalam lampiran setebal satu berkas itu, ia menyampaikan total estimasi kerugian akibat bencana mencapai Rp 51 triliun serta mengusulkan langkah-langkah strategis kepada pemerintah pusat.
Dalam poin permohonannya, Yonge meminta:
- Audiensi dengan Presiden untuk memaparkan detail kerugian dan laporan bencana.
- Penetapan status Bencana Nasional untuk Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
- Percepatan penanggulangan bencana di empat daerah Tapanuli Raya.
- Reinventing dan evaluasi Kementerian Kehutanan, termasuk usulan penggantian menteri.
- Reinventing Kementerian Lingkungan Hidup.
- Reformasi BNPB dan pergantian kepala lembaga.
- Evaluasi Gubernur Sumatera Utara.
- Penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) serta permintaan kompensasi bagi masyarakat terdampak banjir–longsor.
- Pencabutan moratorium pemekaran daerah serta percepatan pembentukan Provinsi Tapanuli.
- Pembangunan jalan tol rute Tapanuli Utara – Sibolga – Tapanuli Tengah.
Surat tersebut juga diteruskan kepada berbagai lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan Dewan Penasehat Presiden. Selain itu, tembusan juga dikirim ke sejumlah bursa dunia—termasuk NYSE, NASDAQ, SSE, JPX, hingga Euronext—dengan catatan permohonan suspensi saham PT Toba Pulp Lestari (TPL), serta pihak korporasi yang terkait.
Dalam keterangan tertulisnya, Yonge menyebut permohonan ini disampaikan “demi rakyat dan untuk keselamatan masa depan wilayah Tapanuli Raya.” Ia berharap pemerintah pusat memberi perhatian besar pada kerentanan ekologi kawasan tersebut serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan bencana.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana atau lembaga terkait mengenai surat tersebut.(*)
