DOLOKSANGGUL I galasibot.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan (Humbahas) menegaskan komitmennya dalam memastikan program bantuan pangan nasional tersalurkan dengan tertib dan transparan. Bupati Humbahas, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, melalui Staf Ahli Bupati, Parman Lumban Gaol, menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah hingga tingkat desa agar mengawal ketat pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Instruksi ini disampaikan dalam agenda penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026 yang berlangsung di Kantor Camat Doloksanggul, Rabu (10/6/2026).
Strategi Pengendalian Inflasi Daerah
Penyaluran bantuan ini bukan sekadar upaya karitatif, melainkan bagian dari strategi makro Pemkab Humbahas dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus menekan angka inflasi daerah.
“Bantuan ini adalah wujud kehadiran negara. Kami instruksikan kepada pihak kecamatan, desa, hingga Bulog untuk memastikan bantuan ini sampai ke tangan yang berhak. Layani masyarakat dengan baik, utamakan lansia dan warga rentan, dan pastikan tidak ada potongan dalam bentuk apa pun,” tegas Bupati dalam sambutannya.
Detail Distribusi dan Cakupan Bantuan
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Humbahas, Tukka Siahaan, SP, MP, memaparkan bahwa program ini merupakan inisiatif Badan Pangan Nasional (BAPANAS) yang menggandeng Perum Bulog. Data penerima manfaat dipastikan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial agar tetap akurat.
Untuk tahun 2026, tercatat sebanyak 25.535 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh wilayah Humbahas. Alokasi bantuan yang disalurkan mencakup:
-
Beras: 510,7 ton.
-
Minyak Goreng: 101.140 liter.
Khusus untuk Kecamatan Doloksanggul, sebanyak 4.794 keluarga menerima manfaat, di mana setiap kepala keluarga mendapatkan 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk jatah dua bulan (Februari dan Maret).
Sinergi Lintas Sektoral
Kehadiran Wakapolres Humbahas Kompol Manson Nainggolan, S.H., M.Si, serta jajaran asisten bupati dan dinas terkait dalam kegiatan tersebut menunjukkan kolaborasi lintas instansi untuk meminimalisir risiko penyimpangan dalam distribusi bantuan.
Pemerintah berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu di tengah dinamika harga pangan, sekaligus memastikan pemenuhan gizi keluarga tetap terjaga secara berkelanjutan.(*)
