DOLOKSANGGUL I galasibot.co.id – Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sekaligus mengamankan Barang Milik Daerah (BMD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan mengambil langkah tegas. Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), pemerintah setempat melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dinas (randis).
Pemeriksaan gelombang awal ini menyasar kendaraan dinas milik jajaran Dinas Kesehatan serta BPKPD Kabupaten Humbang Hasundutan. Kegiatan yang dipusatkan di Pelataran Kantor BPKPD Kabupaten Humbang Hasundutan, Selasa (23/6/2026), meliputi pemeriksaan fisik, kelengkapan dokumen administrasi, hingga pengecekan status kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.
Langkah strategis ini dilaksanakan melalui sinergi erat bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pependa)/Samsat Doloksanggul.
Pemeriksaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Humbang Hasundutan untuk memastikan seluruh operasional kendaraan dinas tertib administrasi dan taat pajak. Selain berkontribusi langsung pada peningkatan PAD lewat skema Opsen PKB, aksi ini juga bertujuan memperketat pengamanan aset daerah agar pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan fungsional.
Kepala BPKPD Kabupaten Humbang Hasundutan, Resva Panjaitan, menegaskan bahwa pemeriksaan kendaraan dinas tidak berhenti sampai di sini. Program ini akan digulirkan secara berkala dan menyisir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan seluruh kendaraan dinas dalam kondisi administrasi yang tertib, termasuk kewajiban pembayaran pajaknya. Dengan demikian, selain mendukung peningkatan PAD, aset daerah juga dapat terdata dan terkelola dengan baik,” ujar Resva Panjaitan.
Sinergi Bersama Samsat Doloksanggul
Proses verifikasi dan validasi di lapangan dikawal langsung oleh Kepala UPT Samsat Doloksanggul, Harkin Pasaribu, beserta jajaran setingkatnya. Bersama petugas dari BPKPD, tim gabungan mencocokkan nomor mesin, nomor rangka, hingga memastikan tidak ada kendaraan operasional yang menunggak pajak.
Pemkab Humbang Hasundutan berkomitmen penuh untuk terus memacu kepatuhan pembayaran pajak serta memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) yang transparan serta akuntabel. Melalui gebrakan ini, kontribusi sektor pajak kendaraan terhadap PAD diharapkan melonjak signifikan guna mendukung percepatan pembangunan daerah.(*)
