Jakarta | galasibot.co.id
Sebanyak delapan fraksi di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah. Persetujuan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Selasa (18/8/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. DPR menjadwalkan pembahasan lanjutan RAPBN 2027 sesuai mekanisme yang berlaku hingga pengambilan keputusan pada 27 Agustus 2026.
PDIP Soroti MBG dan Danantara
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan setuju melanjutkan pembahasan RUU APBN 2027. Anggota Fraksi PDIP Budi Sulistyono menilai target pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja formal, pemerataan pembangunan, dan produktivitas.
PDIP juga meminta pemerintah meningkatkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang memperoleh alokasi anggaran Rp242 triliun itu harus memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat anggaran.
Selain itu, PDIP mendorong Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memperkuat perannya dalam pembangunan infrastruktur, membuka lapangan kerja, dan mengurangi beban APBN dalam pembiayaan proyek strategis.
“Fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Budi Sulistyono.
NasDem Minta Perbaikan Logistik
Fraksi Partai NasDem juga menyatakan persetujuan. Anggota Fraksi NasDem Charles Meikyansah menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen cukup optimistis sekaligus realistis.
Namun, menurutnya, pemerintah perlu membenahi sektor logistik dan birokrasi agar Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dapat ditekan ke kisaran 5,3 hingga 5,5.
NasDem juga menyoroti penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta perubahan penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan setelah pengalihan dividen BUMN kepada BPI Danantara.
Target RAPBN 2027
Dalam RAPBN 2027, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun. Belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097 triliun.
Dengan proyeksi tersebut, defisit anggaran ditargetkan sebesar Rp671,2 triliun atau setara 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pemerintah menggunakan asumsi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, yield SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia sebesar US$75 per barel.
Target lifting minyak mentah ditetapkan 610 ribu barel per hari. Sementara lifting gas bumi diproyeksikan mencapai 954 ribu barel setara minyak per hari.
Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6 hingga 6,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 4,30 hingga 4,87 persen, sedangkan rasio Gini diproyeksikan 0,362 hingga 0,367.
Selain itu, indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575, indeks kesejahteraan petani sebesar 0,8038, dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal mencapai 40,81 persen.
