MEDAN I galasibot.co.id — Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan resmi menyepakati KUA-PPAS P.APBD TA 2026 senilai Rp 7,7 triliun. Kesepakatan ini ditandatangani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (18/8/2026).
Penandatanganan nota kesepakatan ini bertujuan mengakselerasi enam prioritas pembangunan daerah. Pemerintah daerah juga memfokuskan anggaran untuk digitalisasi transformasi menuju Medan Satu Data.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan bahwa kesepakatan ini menjadi pijakan strategis. Langkah ini diambil untuk merespon dinamika pembangunan serta menyelaraskan aspirasi masyarakat secara akuntabel.
Rico Waas mengapresiasi Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kedua pihak telah membahas perubahan anggaran ini secara mendalam.
Postur APBD Perubahan 2026
Dalam struktur P.APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 7,1 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 7,7 triliun.
Pemerintah Kota Medan menutupi selisih anggaran melalui pembiayaan netto sebesar Rp 592,2 miliar lebih.
Enam Prioritas Pembangunan Medan
Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Medan difokuskan pada enam sektor utama:
-
Pembangunan kota yang berbudaya, maju, tertib, aman, dan nyaman.
-
Pemerataan infrastruktur serta penataan sarana perkotaan yang ramah lingkungan.
-
Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah secara inklusif.
-
Penguatan kualitas SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakarjaan.
-
Penguatan jaminan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
-
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Rico menegaskan prioritas ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga. Kebijakan ini juga untuk memperkuat daya tahan sosial ekonomi masyarakat.
Proyeksi R.APBD TA 2027
Dalam sidang tersebut, Wali Kota Medan turut memaparkan rancangan APBD TA 2027. Pendapatan daerah tahun 2027 direncanakan mencapai Rp 6,9 triliun lebih.
Belanja daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp 7,1 triliun lebih. Estimasi pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp 175 miliar lebih.
Rico berharap seluruh perangkat daerah bekerja optimal dan terus berinovasi. Sinergi lintas sektor dibutuhkan demi memaksimalkan pelayanan publik bagi masyarakat.
Source:
Penulis berita :Wilfrid Sinaga
