MEDAN I galasibot.co.id — Ketika banjir rob masih mengintai permukiman dan sebagian warga harus menghadapi jalan rusak, keterbatasan layanan pendidikan, persoalan kesehatan hingga sulitnya akses pekerjaan, Pemerintah Kota Medan mulai mendorong perubahan pendekatan pembangunan di kawasan pesisir.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengusulkan agar 35 persen dari total anggaran daerah dialokasikan secara khusus untuk pembangunan Medan bagian utara. Usulan tersebut disampaikan saat Rico memimpin kegiatan gotong royong dan menyapa warga di Kecamatan Medan Belawan, Sabtu (12/9/2026).
Bagi pemerintah, angka 35 persen bukan sekadar angka dalam pembahasan anggaran. Usulan itu menjadi upaya untuk memberikan porsi pembangunan yang lebih besar kepada kawasan yang selama ini menghadapi persoalan infrastruktur dan kualitas hidup secara bersamaan.
Namun, tantangan berikutnya justru terletak pada bagaimana usulan tersebut diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, terukur, dan benar-benar mengubah kehidupan warga.
Belawan dan Persoalan yang Tidak Selesai dalam Satu Musim
Belawan memiliki karakter persoalan perkotaan yang kompleks. Kawasan pesisir ini masih menghadapi ancaman banjir rob, sementara warga juga menyampaikan persoalan jalan rusak, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penerangan jalan hingga kebutuhan bantuan sosial.
Rico mengakui persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui satu program atau satu kali intervensi.
“Kita lihat kondisi Belawan saat ini masih butuh banyak perbaikan. Kondisi jalan yang rusak, banjir, hingga masalah kesehatan dan pendidikan. Permasalahan ini akan kita selesaikan secara bertahap melalui program jangka pendek, menengah, dan panjang,” kata Rico.
Pernyataan tersebut penting karena persoalan banjir di kawasan pesisir tidak berdiri sendiri. Infrastruktur jalan, sistem drainase, akses pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja saling berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat.
Ketika jalan rusak dan banjir berulang, mobilitas warga dapat terganggu. Ketika fasilitas pendidikan terbatas, akses anak-anak terhadap layanan pendidikan berkualitas ikut terdampak. Sementara persoalan ketenagakerjaan membuat manfaat pertumbuhan ekonomi kawasan belum tentu dirasakan secara merata oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Karena itu, pembangunan Medan Utara membutuhkan pendekatan lintas sektor, bukan sekadar proyek per proyek.
Dari Keluhan Warga Menjadi Agenda Kebijakan
Kegiatan gotong royong setiap Sabtu yang dilakukan Rico Waas menjadi salah satu ruang pemerintah untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai persoalan warga.
Dalam kunjungan di Belawan, aspirasi yang diterima tidak berhenti pada persoalan banjir. Warga juga menyampaikan keluhan mengenai bansos, jalan, lampu penerangan, kesehatan dan pekerjaan.
Model komunikasi langsung semacam ini dapat menjadi penting dalam memastikan kebijakan tidak hanya disusun dari data administratif, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman warga di lapangan.
Salah satu persoalan yang langsung mendapat respons adalah bantuan sosial.
Seorang warga bernama Yeni, seorang janda yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung, menyampaikan bahwa dirinya belum memperoleh bantuan. Rico kemudian meminta Dinas Sosial Kota Medan mengecek kembali data warga tersebut.
Kepala Dinas Sosial juga diarahkan untuk melakukan pendataan ulang, khususnya terhadap warga lanjut usia yang belum terakomodasi, agar dapat dimasukkan ke program PKH Medan Makmur.
Peristiwa tersebut menunjukkan satu aspek penting dalam tata kelola bantuan sosial: persoalan tidak selalu berhenti pada ada atau tidaknya program, tetapi juga pada apakah warga yang memenuhi kriteria benar-benar terdata dan menerima manfaat.
Warga sebagai Mitra, Bukan Sekadar Penerima Bantuan
Gotong royong di Belawan juga memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki posisi penting dalam proses pembangunan.
Warga merupakan pihak yang paling dekat dengan persoalan sehari-hari. Mereka mengetahui ruas jalan yang paling sulit dilalui, kawasan yang paling sering terdampak rob, fasilitas publik yang belum memadai, hingga persoalan akses pekerjaan yang dihadapi keluarga di lingkungan mereka.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan warga seharusnya tidak berhenti ketika kunjungan selesai.
Aspirasi masyarakat dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan, sementara pemerintah memiliki kewenangan untuk menerjemahkan aspirasi tersebut ke dalam perencanaan, penganggaran dan pekerjaan teknis.
Kehadiran sejumlah anggota DPRD Kota Medan—Bahrumsyah, Saipul Bahri dan Zulham Efendi—dalam kegiatan tersebut juga menjadi relevan dalam konteks usulan alokasi 35 persen anggaran. DPRD memiliki posisi strategis dalam proses pembahasan anggaran sehingga kebutuhan pembangunan Medan Utara dapat diuji melalui proses politik anggaran yang transparan.
Dengan demikian, kolaborasi yang dibutuhkan bukan hanya antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga antara eksekutif, legislatif, perangkat daerah, dunia usaha dan komunitas lokal.
35 Persen: Ujian Sesungguhnya Ada pada Prioritas dan Hasil
Usulan 35 persen anggaran untuk Medan bagian utara menjadi bagian paling strategis dari agenda pembangunan yang disampaikan Rico.
Tetapi angka tersebut sekaligus menghadirkan pertanyaan penting: ke mana anggaran itu akan diarahkan dan bagaimana masyarakat dapat mengukur hasilnya?
Jika usulan tersebut mendapat dukungan dalam proses penganggaran, maka prioritas pembangunan seharusnya diterjemahkan ke dalam target yang jelas.
Untuk infrastruktur, misalnya, masyarakat dapat melihat apakah jalan-jalan rusak benar-benar diperbaiki dan apakah peninggian serta pengecoran jalan yang ditargetkan selesai tahun ini terealisasi.
Untuk pendidikan, indikatornya dapat berupa bertambahnya akses sekolah melalui rencana pembangunan satu unit SMP baru di Belawan.
Untuk ketenagakerjaan, keberhasilan dapat diukur dari seberapa jauh perusahaan besar di kawasan Medan Utara memberikan ruang penyerapan tenaga kerja bagi warga lokal.
Sementara untuk banjir rob, ukuran keberhasilannya bukan sekadar jumlah kegiatan yang dilakukan, melainkan berkurangnya dampak rob terhadap permukiman dan aktivitas masyarakat.
Pendekatan seperti ini membuat pembangunan lebih mudah diawasi: anggaran dikaitkan dengan program, program dikaitkan dengan target, dan target dikaitkan dengan perubahan yang dirasakan warga.
Perusahaan Besar Didorong Ikut Menyelesaikan Persoalan
Persoalan Medan Utara juga tidak seluruhnya dapat dibebankan kepada pemerintah daerah.
Kawasan utara Medan memiliki aktivitas industri dan perusahaan besar. Karena itu, Rico mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk memberikan prioritas penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat lokal.
Langkah ini dapat menjadi bagian dari pendekatan pembangunan yang lebih luas. Infrastruktur publik memang merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi ekosistem ekonomi juga membutuhkan keterlibatan dunia usaha.
Jika investasi dan aktivitas ekonomi berkembang sementara masyarakat sekitar tidak memperoleh akses pekerjaan yang memadai, maka manfaat pembangunan berpotensi tidak tersebar secara merata.
Karena itu, keterlibatan perusahaan dalam penyerapan tenaga kerja lokal dapat menjadi salah satu instrumen agar pertumbuhan ekonomi kawasan berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Solusi Tidak Berhenti pada Bansos
Kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada masyarakat yang membutuhkan.
Bantuan semacam itu tetap penting untuk menjawab kebutuhan jangka pendek. Namun, jika tujuan akhirnya adalah mengurangi kerentanan masyarakat, bantuan sosial perlu berjalan beriringan dengan solusi struktural.
Pendataan penerima bantuan harus akurat. Akses pendidikan harus diperluas. Infrastruktur dasar harus diperbaiki. Kesempatan kerja harus dibuka. Dan persoalan banjir rob harus ditangani melalui kebijakan yang berkelanjutan.
Dengan kata lain, sembako dapat membantu keluarga bertahan hari ini, tetapi infrastruktur, pendidikan dan pekerjaan membantu mereka membangun kehidupan yang lebih kuat untuk jangka panjang.
Tiga Tahap Perubahan: Sekarang, Menengah, dan Jangka Panjang
Agenda yang disampaikan Pemko Medan dapat dibaca dalam tiga horizon waktu.
Jangka pendek, pemerintah menargetkan perbaikan jalan melalui peninggian dan pengecoran, merespons persoalan data bansos, serta melanjutkan gotong royong dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Jangka menengah, perhatian diarahkan pada perluasan layanan pendidikan melalui rencana penambahan satu unit SMP baru di Belawan serta peningkatan akses pekerjaan bagi warga lokal.
Jangka panjang, usulan alokasi 35 persen anggaran untuk pembangunan Medan bagian utara diharapkan menjadi instrumen untuk mempercepat pembenahan kawasan secara lebih sistematis.
Namun, keberlanjutan agenda tersebut akan sangat bergantung pada proses penganggaran, koordinasi antarperangkat daerah, pengawasan DPRD, keterlibatan masyarakat dan konsistensi evaluasi.
Dari Gotong Royong ke Gotong Royong Kebijakan
Belawan menghadapi persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kunjungan, satu bantuan, atau satu proyek infrastruktur.
Yang dibutuhkan adalah gotong royong dalam pengambilan keputusan.
Warga menyampaikan persoalan. Pemerintah menerjemahkannya menjadi program. DPRD menguji dan membahas alokasi anggaran. Perangkat daerah menjalankan pekerjaan. Dunia usaha membuka akses ekonomi. Dan masyarakat ikut mengawasi hasilnya.
Dalam kerangka itu, usulan 35 persen anggaran untuk Medan Utara bukanlah akhir dari solusi. Justru, itu merupakan awal dari ujian yang lebih penting: apakah porsi anggaran yang lebih besar mampu menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat?
Jawabannya kelak tidak akan terlihat dari besarnya angka anggaran semata.
Jawabannya akan terlihat ketika jalan yang sebelumnya rusak menjadi lebih layak dilalui, anak-anak memiliki akses sekolah yang lebih dekat, warga lokal memperoleh kesempatan kerja, bantuan sosial sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, dan keluarga di kawasan pesisir tidak lagi terus-menerus hidup dalam bayang-bayang banjir rob.
Di situlah pembangunan berhenti menjadi sekadar angka dalam APBD dan mulai menjadi perubahan nyata dalam kehidupan warga Medan Utara.(*)
