Jakarta I galasibot.co.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat penataan, pengamanan, dan optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) serta aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah strategis ini ditempuh sebagai fondasi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, saat memaparkan capaian dan arah kebijakan daerah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. Pertemuan dengan agenda evaluasi pengelolaan aset pemerintah daerah dan BUMD terhadap kontribusi PAD ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi II (KK.III), Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/9/2026).
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Wagub Surya memaparkan bahwa Pemprov Sumut secara konsisten mempercepat proses sertifikasi, inventarisasi, hingga digitalisasi manajemen aset. Langkah ini krusial guna meminimalkan celah sengketa hukum sekaligus mendongkrak nilai ekonomis aset-aset daerah.
“Bagi Pemprov Sumut, pengelolaan aset bukan lagi sekadar persoalan administratif atau pencatatan di atas kertas. Kita ubah paradigma ini. Aset-aset yang dimiliki daerah harus dipastikan clear and clean, lalu dipetakan potensinya agar bisa menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang produktif guna menyokong PAD kita,” ujar Wagub Surya.
Selain pengamanan fisik dan legalitas BMD, pembenahan internal pada tubuh BUMD Sumut juga digenjot melalui transformasi bisnis yang akuntabel. Melalui pengawasan dan evaluasi berkala, Pemprov Sumut menuntut setiap entitas BUMD agar tidak hanya sehat secara korporasi, tetapi juga aktif menciptakan ruang investasi baru di Sumatera Utara.
“Pemprov Sumut di bawah semangat kolaborasi terus melakukan monitoring ketat terhadap performa BUMD. Kita tuntut inovasi dan profesionalisme. Pengelolaan aset yang optimal oleh BUMD akan berdampak langsung terhadap penguatan fiskal daerah, yang pada akhirnya membiayai program-program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik langsung untuk masyarakat Sumatera Utara,” imbuh Surya.
Pemaparan komprehensif tersebut disambut positif oleh jajaran Komisi II DPR RI. Langkah proaktif Pemprov Sumut dalam mengamankan hak atas aset tanah dan fisik dinilai memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta layak menjadi referensi bagi daerah lain.
Dalam kunjungan kerja strategis ini, Wagub Sumut turut didampingi oleh Pj Sekretaris Daerah Timur Tumanggor, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sutan Tolang Lubis, Plt Kadis PMD Sumut Muhammad Suib, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Fariz Hutagalung, serta Kepala Badan Penghubung Sumut Ichsanul Arifin Siregar.(*)
Source:
Penulis berita : Wilfrid Sinaga
