MEDAN | galasibot.co.id — Proses pengadaan barang dan jasa pada proyek renovasi massal 26 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kota Medan senilai Rp108,9 miliar menuai sorotan. Penelusuran pada portal resmi Inaproc SPSE Pemko Medan menunjukkan indikasi minimnya persaingan harga: sebagian besar paket proyek fisik ini hanya diikuti oleh satu perusahaan yang mengajukan penawaran hingga ditetapkan sebagai pemenang.
Mekanisme lelang proyek di bawah naungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan ini menjadi pertanyaan kalangan pengamat pengadaan. Terlebih lagi, proses lelang bernilai puluhan miliar rupiah tersebut baru bergulir pada Agustus 2026—saat sisa waktu Tahun Anggaran (TA) 2026 menyisakan empat bulan.
Pola Penawar Tunggal di Inaproc SPSE Pemko Medan
Berdasarkan analisis data pada sistem lelang elektronik Inaproc SPSE Pemko Medan per Selasa (1/9/2026), terdapat pola persaingan yang tidak biasa dalam partisipasi peserta. Dari puluhan perusahaan yang terdaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket, mayoritas tidak memasukkan berkas penawaran harga hingga batas akhir penutupan.
Sebagai contoh, pada tender renovasi Puskesmas Tuntungan senilai Rp12 miliar, tercatat belasan kontraktor mendaftar. Namun, hingga tenggat waktu selesai, hanya ada satu perusahaan yang mengajukan berkas penawaran harga. Pola serupa terpantau pada lelang Puskesmas Rengas Pulau senilai Rp12 miliar serta puluhan paket lainnya.
Sorotan Tender Rp108,9 Miliar: Dua Proyek Jumbo Telah Tetapkan Pemenang
Dinas PKPCKTR Kota Medan mengalokasikan anggaran total senilai Rp108,9 miliar untuk membiayai 26 paket proyek renovasi fasilitas kesehatan masyarakat. Dari puluhan paket tersebut, dua proyek bernilai terbesar telah merampungkan proses lelang dengan status penetapan pemenang dari penawar tunggal.
Dua proyek dengan pagu anggaran terbesar masing-masing senilai Rp12,0 miliar jatuh pada Puskesmas Tuntungan dan Puskesmas Rengas Pulau. Sementara itu, 24 paket proyek lainnya—dengan kisaran anggaran Rp2,9 miliar hingga Rp11,9 miliar—saat ini secara serentak masih berada dalam tahap masa sanggah.
Berikut adalah rincian lengkap status ke-26 paket proyek renovasi di bawah Dinas PKPCKTR Medan:
- Kategori Selesai Tender (Pemenang Tunggal)
- Puskesmas Tuntungan: Rp12,0 Miliar
- Puskesmas Rengas Pulau: Rp12,0 Miliar
- Kategori Masa Sanggah (24 Paket)
- Puskesmas Glugur Darat: Rp11,9 Miliar
- Puskesmas Desa Binjai: Rp3,3 Miliar
- Puskesmas Glugur Kota: Rp3,3 Miliar
- Puskesmas Helvetia: Rp3,3 Miliar
- Puskesmas Pulo Brayan Kota: Rp3,3 Miliar
- Puskesmas Pekan Labuhan: Rp3,3 Miliar
- Puskesmas Teladan: Rp3,3 Miliar
- Puskesmas Titi Papan: Rp3,3 Miliar
- Puskesmas Bestari: Rp3,3 Miliar
- Puskesmas Medan Area Selatan: Rp3,3 Miliar
- Puskesmas Darusalam: Rp3,3 Miliar
- Puskesmas Tegal Sari: Rp3,3 Miliar
- Puskesmas Medan Denai: Rp3,3 Miliar
- Puskesmas Desa Lalang: Rp3,3 Miliar
- Puskesmas Pasar Merah: Rp3,3 Miliar
- Puskesmas Martubung: Rp3,3 Miliar
- Puskesmas Rantang Petisah: Rp3,2 Miliar
- Puskesmas Sukaramai: Rp3,2 Miliar
- Puskesmas Sunggal: Rp3,2 Miliar
- Puskesmas Kampung Baru: Rp3,2 Miliar
- Pustu Bagan Deli: Rp3,0 Miliar
- Pustu Medan Permai: Rp2,9 Miliar
- Pustu Tanah 600: Rp2,9 Miliar
- Pustu Gedung Johor: Rp2,9 Miliar
Total Akumulasi Anggaran: Rp108,9 Miliar
Sikap Wali Kota Medan dan Upaya Konfirmasi Dinas PKPCKTR
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas secara tegas memberikan tanggapan saat dikonfirmasi wartawan mengenai proses lelang proyek kesehatan ini. Pihaknya meminta agar seluruh tahapan pengadaan berjalan transparan dan mematuhi regulasi yang berlaku.
“Proses tender harus clean and clear. Tidak boleh ada intervensi,” ujar Rico Waas.
Sementara itu, jurnalis media ini telah berupaya meminta konfirmasi teknis kepada Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan, John Ester Lase. Namun, hingga Selasa (1/9/2026), yang bersangkutan belum memberikan jawaban atau klarifikasi resmi terkait minimnya pembanding harga serta mepetnya masa pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Tantangan Waktu Pengerjaan dan Ketentuan Pengadaan
Pelaksanaan tender senilai Rp108,9 miliar yang dilakukan di penghujung tahun anggaran dinilai praktisi hukum pengadaan memiliki risiko teknis yang tinggi. Berpacu dengan sisa waktu pengerjaan selama empat bulan berpotensi memengaruhi mutu serta kualitas fisik bangunan fasilitas kesehatan tersebut.
Di samping itu, pola penawar tunggal perlu dipastikan agar tidak menyalahi aturan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Masyarakat dan pihak terkait berharap proses masa sanggah yang tengah berlangsung dilaksanakan secara terbuka serta transparan.(*)
