MEDAN I galasibot.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mengedepankan keadilan dan kepastian hukum. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan aturan ini juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya membacakan penegasan tersebut dalam Nota Jawaban Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan, Jumat (20/11/2026). Forum ini menanggapi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumut atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Kedua Ranperda tersebut meliputi Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ranperda lainnya menyangkut Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Penyelarasan Aturan dan Digitalisasi Pendapatan
Surya menjelaskan Pemprov Sumut menyesuaikan regulasi pajak dan retribusi agar selaras dengan peraturan terbaru. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Penyesuaian juga mengikuti penataan struktur organisasi perangkat daerah. Pemprov Sumut memastikan penetapan tarif dan objek retribusi memiliki dasar hukum jelas serta layanan nyata.
“Kebijakan optimalisasi PAD harus tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, daya beli, keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta iklim investasi di Sumatera Utara,” jelas Surya.
Untuk mendongkrak penerimaan daerah, Pemprov Sumut memperkuat pendataan potensi pajak dan retribusi. Pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah serta memperketat pengawasan pemungutan.
“Digitalisasi juga menjadi salah satu langkah strategis melalui perluasan transaksi nontunai, pengembangan layanan E-Samsat Sumut, serta digitalisasi pembayaran retribusi pada perangkat daerah pengelola,” ujar Surya.
Perangkat daerah pengelola juga didorong membuka akses informasi layanan, tarif, dasar hukum, dan tata cara pembayaran kepada warga. Pengawasan turut diperkuat lewat rekonsiliasi data, evaluasi berkala, pengendalian internal, dan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Mekanisme Opsen dan Insentif Fiskal
Terkait opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kebijakan ini bagian dari restrukturisasi hubungan keuangan pusat dan daerah. Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota serta Tim Pembina Samsat akan memperkuat sosialisasi dan transparansi rincian tagihan.
Pemprov Sumut juga membuka peluang pemberian insentif fiskal bagi wajib pajak sesuai aturan berlaku. Bentuknya dapat berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Sementara itu, penambahan objek retribusi baru akan berjalan bertahap sesuai kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, dan sistem administrasi. Langkah ini tetap mengutamakan kepastian hukum dan mutu pelayanan publik.
Perluasan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin
Pada Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2022, Pemprov Sumut mengarahkan kebijakan untuk memperluas akses keadilan bagi warga miskin. Upayanya mencakup penguatan pendekatan restorative justice sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Pemprov Sumut juga mendorong pemberdayaan paralegal desa melalui program PRESTICE 2025–2030 yang diarahkan untuk memperkuat pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum masyarakat di 33 kabupaten/kota,” kata Surya.
Pemerintah juga menyederhanakan pendataan penerima bantuan hukum lewat pemanfaatan basis data kesejahteraan agar lebih tepat sasaran. Melalui penyempurnaan kedua Ranperda ini, Pemprov Sumut menargetkan kemandirian fiskal daerah sekaligus keadilan hukum bagi seluruh warga Sumut.(*)














