Medan | galasibot co.id
Ketua DPW UKM-IKM Nusantara Sumut, Binsar M. Simatupang, Minggu (17/11/2024) di Le Polonia Medan mengungkapkan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Utara adalah permasalahan permodalan. Meskipun sudah ada berbagai program bantuan permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.
Menurut Simatupang, meskipun modal bukanlah segalanya, namun akses yang terbatas terhadap pinjaman KUR menjadi penghalang bagi banyak pelaku UMKM, terutama bagi para wanita. “Kebijakan sudah ada, tapi teknis di lapangan masih jauh dari harapan. Dunia perbankan sangat berhati-hati dalam memberikan pinjaman KUR, dan sering kali mengharuskan adanya jaminan atau kolateral. Padahal, banyak UMKM yang kesulitan menyediakan jaminan karena mereka baru memulai usaha dan belum memiliki aset,” katanya.
Simatupang juga menilai bahwa pihak perbankan seharusnya tidak terlalu khawatir dengan potensi kredit macet. Menurutnya, jika sebuah usaha berpotensi dan berjalan dengan lancar, maka permodalan seharusnya diberikan tanpa harus terlalu memperhatikan jaminan yang ketat. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan kolateral dan koneksi. Jika usaha tersebut berjalan dengan baik dan memiliki prospek, permodalan seharusnya lebih mudah diakses,” jelasnya.
Selain masalah permodalan, Simatupang juga menyoroti pentingnya pendampingan dalam pengelolaan usaha. Ia menyatakan bahwa pendampingan yang maksimal sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM agar mereka bisa berkembang dengan lebih baik. “Pemasaran juga menjadi faktor krusial. Setelah permodalan diberikan, penting untuk terus mengawal usaha tersebut, membantu pemasarannya, dan memastikan produk UMKM diterima pasar,” ujarnya.
Simatupang juga menegaskan bahwa meskipun banyak produk luar negeri yang membanjiri pasar Indonesia, UMKM masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, dukungan dari pemerintah sangat diperlukan agar UMKM dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat. “Pemerintah harus merangkul, mendukung, dan melindungi UMKM. Jika tidak, ekonomi kita, yang sangat bergantung pada sektor ini, bisa terganggu,” tutup Simatupang.
Dengan kontribusi UMKM yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, harapan Simatupang adalah agar pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada sektor UMKM guna menjaga stabilitas ekonomi di daerah, khususnya di Sumatera Utara.(*)
Penulis berita :Wilfrid Sinaga
