Medan | galasibot co id
Bupati Pakpak Bharat, Franc Benrhard Tumanggor, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Senin (05/05/2025). Franc didampingi oleh Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM.
Dalam forum strategis tersebut, Franc menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat agar dapat masuk dalam program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2026.
“Beberapa usulan prioritas seperti peningkatan komoditas pertanian unggulan, infrastruktur dan konektivitas antar daerah, serta pengembangan sumber daya manusia telah kami sampaikan. Harapannya, seluruh usulan ini dapat tertampung dan diakomodasi dalam program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke depan, sehingga pembangunan di Pakpak Bharat bisa lebih cepat tercapai. Kininduma harus kita gapai, apapun caranya,” tegas Franc.
Adapun usulan prioritas yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat antara lain:
- Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan penghubung antar daerah, sebagai solusi keterisolasian wilayah.
- Pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional yang mencakup Kabupaten Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat, sebagai bagian dari dukungan terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Geopark Kaldera Toba.
- Peningkatan produktivitas sektor pertanian serta beberapa usulan lainnya yang mendukung kemandirian dan kemajuan daerah.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhamad Bobby Afif Nasution, dalam sambutannya memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan tahun 2025–2029 yang menjadi target Provinsi Sumatera Utara. Di antaranya:
- Pertumbuhan ekonomi dari 5,03% menjadi 7,6%.
- Peningkatan PDRB per kapita dari Rp 73,57 juta menjadi Rp 115,3 juta.
- Penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60% menjadi antara 5,20% hingga 4,74%.
- Penurunan angka kemiskinan dari 7,19% menjadi 2,82%–3,82%.
- Peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 ke 0,59 poin.
- Penurunan indeks gini dari 0,306 menjadi antara 0,287 dan 0,291 poin.
- Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin.
- Penurunan emisi gas rumah kaca hingga 18,52%.
Dengan kehadiran kepala daerah dan partisipasi aktif seperti yang ditunjukkan oleh Bupati Pakpak Bharat, diharapkan perencanaan pembangunan Sumatera Utara bisa lebih inklusif dan tepat sasaran.(*)
