JAKARTA, Galasibot.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi pilar utama transformasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 tengah menghadapi ujian berat. Dugaan kasus korupsi yang menyeret tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) memicu kekhawatiran publik terkait keberlanjutan program tersebut.
Merespons dinamika ini, The Prabowonomics Institute (THE PRINT) memberikan tanggapan resmi secara jernih dan strategis. Lembaga kajian ekonomi politik ini menegaskan bahwa publik harus mampu memisahkan antara tindakan oknum pelaksana dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto.
Erosi Kepercayaan Publik: Risiko Terbesar bagi Makroekonomi
Program MBG bukan sekadar agenda bagi-bagi makanan, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk memangkas angka stunting, meningkatkan kualitas generasi produktif, serta menggerakkan roda ekonomi riil lewat rantai pasok pangan lokal.
Oleh karena itu, penyimpangan yang terjadi di level pimpinan BGN berdampak langsung pada modal ekonomi yang sangat mahal: kepercayaan publik (public trust).
Dalam tanggapan resminya, THE PRINT menyoroti dua risiko utama akibat skandal ini:
- Erosi Kepercayaan: Keraguan publik terhadap akuntabilitas lembaga strategis baru.
- Gangguan Akselerasi: Potensi melambatnya eksekusi program karena BGN harus melewati fase konsolidasi internal dan pengetatan prosedur administrasi.
Meski demikian, THE PRINT mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang langsung melakukan pergantian kepemimpinan demi menjamin distribusi layanan MBG kepada jutaan anak Indonesia tidak terhenti.
Economic Sabotage from Within: Bukan Kegagalan Prabowonomics
Muncul pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: Apakah kasus ini merupakan bentuk sabotase terhadap Manifesto Ekonomi Prabowo?
THE PRINT secara tegas menyatakan bahwa jika dugaan korupsi ini terbukti di pengadilan, tindakan tersebut dikategorikan sebagai economic sabotage from within (sabotase ekonomi dari dalam birokrasi). Setiap rupiah yang dikorupsi dari program strategis nasional adalah bentuk perusakan terhadap cita-cita pembangunan manusia.
Namun, lembaga ini menolak narasi bahwa peristiwa ini mencerminkan kegagalan sistem Prabowonomics.
“Negara harus memiliki keberanian untuk membersihkan institusinya sendiri. Fakta bahwa pejabat tinggi dapat dicopot, diperiksa, bahkan ditahan menunjukkan bahwa hukum berada di atas jabatan. Itulah pesan yang jauh lebih kuat daripada skandal itu sendiri. Institusi harus lebih kuat daripada individu,” tulis THE PRINT dalam keterangan resminya.
Sebagai lembaga baru yang tumbuh sangat cepat, BGN diakui membutuhkan penguatan sistem kendali internal (internal control) serta sistem peringatan dini (early warning system) yang lebih solid.
Tiga Langkah Mitigasi: Selamatkan Program, Transparansi End-to-End
Untuk memulihkan kepercayaan publik serta menjaga sentimen positif di mata investor, The Prabowonomics Institute merumuskan tiga langkah mitigasi taktis yang harus segera diambil oleh pemerintah:
1. Isolasi Pelaku, Selamatkan Program
Pemerintah harus mengirimkan pesan kuat ke masyarakat bahwa yang bermasalah adalah oknum individu, bukan esensi dari program MBG. Program nasional yang menyangkut hajat hidup jutaan keluarga tidak boleh dikorbankan akibat keserakahan segelintir orang.
2. Membangun Sistem Pengawasan Digital End-to-End
Sistem pengawasan berbasis digital terintegrasi mutlak diperlukan untuk memantau aliran dana secara real-time. Ruang kebocoran harus dipersempit dengan memegang teguh prinsip: Follow the money, follow the food, follow the beneficiary (Ikuti uangnya, ikuti makanannya, ikuti penerima manfaatnya).
3. Ketegasan Tanpa Kompromi
Investor global dan masyarakat domestik tidak menuntut sebuah negara yang 100% bebas dari masalah hukum, melainkan mencari negara yang memiliki keberanian dan ketegasan dalam menindak masalah secara transparan.
Selain ketiga langkah tersebut, THE PRINT juga mendorong dilaksanakannya audit forensik nasional serta pembentukan dewan pengawas independen yang melibatkan multi-stakeholder, mulai dari ahli gizi, auditor, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
Komitmen Menuju Indonesia Unggul
Menutup pandangan strategisnya, Ketua The Prabowonomics Institute, Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., bersama jajaran pengurus menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan saat ini adalah bentuk mekanisme koreksi negara yang sehat.
Ancaman terbesar bagi sebuah pemerintahan bukanlah adanya kasus korupsi, melainkan ketika negara melakukan pembiaran tanpa tindakan hukum yang konkret.
“Program strategis boleh dievaluasi, pejabat boleh diganti, tetapi cita-cita membangun manusia Indonesia unggul tidak boleh berhenti,” pungkas pernyataan resmi tersebut.
Dengan arsitektur ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan inklusif dan pemberantasan kebocoran anggaran, THE PRINT optimis badai di Badan Gizi Nasional ini justru akan melahirkan sistem tata kelola pemerintahan yang jauh lebih bersih, tangguh, dan akuntabel.(*)
