Mengapa Enam Dapur SPPG di Binjai Berhenti Beroperasi? Sengkarut Birokrasi Bank dan Aturan Ketat Dana Talangan

BINJAI — Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Binjai, Sumatra Utara, mendadak menghadapi ujian berat. Mulai Senin (8/6/2026), sebanyak enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut terpaksa menghentikan operasional dapurnya secara total namun sementara.

Langkah “gantung kuali” ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: Mengapa program krusial penanganan gizi anak sekolah ini bisa mendadak lumpuh di daerah?

Kronologi Terhentinya Pasokan Gizi

Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kota Binjai, Rizqi Afnan Perangin-nangin, membenarkan bahwa per hari Senin ini, aktivitas memasak dan distribusi makanan di enam titik strategis resmi mandek.

Menariknya, akar masalah bukan terletak pada ketiadaan anggaran dari pusat. Rizqi mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya telah mengucurkan dana tersebut sejak Jumat (5/6/2026).

“Menurut informasi yang kami terima, anggarannya sudah diturunkan sejak Jumat kemarin oleh BGN. Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan berurusan dengan pihak Bank yang sudah ditunjuk,” jelas Rizqi kepada media.

Sengkarut birokrasi kini berpindah ke meja perbankan. Tiga bank pelat merah (Himbara) yang ditunjuk sebagai penyalur—yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri—saat ini sedang menyelesaikan proses administrasi pencairan bersama PPK sebelum dana tersebut benar-benar bisa diakses oleh pengelola di lapangan.

Jeratan Regulasi: Larangan Dana Talangan

Bagi publik, penghentian operasional yang terkesan mendadak ini memicu spekulasi. Namun, Rizqi membeberkan fakta bahwa aturan main pengelolaan SPPG saat ini jauh lebih ketat dari sebelumnya.

Di masa lalu, pengelola dapur mungkin bisa bernapas lega dengan menggunakan dana talangan pribadi atau pihak ketiga guna menjaga kontinuitas program saat negara terlambat mencairkan dana. Kini, celah tersebut telah ditutup rapat.

• Aturan Baru: Pengelola SPPG dilarang keras menggunakan dana talangan dalam bentuk apa pun.

• Dampaknya: Begitu kas resmi di bank belum bisa dicairkan, operasional dapur wajib berhenti seketika karena tidak memiliki modal bergerak untuk membeli bahan baku segar harian.

Aturan yang sejatinya dibuat untuk menjaga akuntabilitas keuangan ini justru menjadi pisau bermata dua ketika birokrasi perbankan melambat. Akibatnya, pengelola tidak memiliki pilihan selain menunggu lampu hijau dari pihak bank.

Dampak Nyata pada Anak Didik dan Daftar Dapur yang Terdampak

Imbas dari mandeknya regulasi ini langsung dirasakan oleh ribuan anak sekolah penerima manfaat di Kota Binjai yang hari ini tidak menerima pasokan makanan bergizi. Menanggapi hal tersebut, Rizqi menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada para siswa dan orang tua.

Berikut adalah daftar enam dapur SPPG di Kota Binjai yang terdampak dan berhenti beroperasi sementara:

Hingga berita ini diturunkan, pihak Korwil belum dapat memastikan tanggal pasti kapan keenam dapur tersebut akan mengepul kembali. Kecepatan administrasi di tingkat perbankan Himbara kini menjadi satu-satunya penentu kapan hak asupan gizi anak-anak di Kota Binjai bisa kembali terpenuhi.(*)