MEDAN | galasibot.co.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengikuti penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027. Keduanya menyimak pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto secara virtual dari Gedung DPRD Medan, Jumat (14/8/2026).
Sidang paripurna tersebut menjadi panggung bagi pemerintah pusat untuk memaparkan arah kebijakan makro dan fiskal tahun mendatang. Pemko Medan menangkap sinyal kuat mengenai perlunya sinkronisasi program pusat dan daerah guna mempercepat kesejahteraan warga.
Sinergi Fiskal dan Delapan Prioritas Nasional
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi erat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara. Seluruh instrumen ekonomi negara harus bergerak dalam satu komando yang solid.
Pemerintah menetapkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) untuk tahun anggaran 2027. Fokus utama mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hingga hilirisasi industri.
“Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat,” tegas Prabowo di hadapan anggota legislatif.
Selain itu, program perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, serta dukungan bagi petani dan nelayan masuk dalam radar utama. Pemerintah juga menuntut penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu guna mendukung iklim investasi.
Dobrakan Sektor Kesehatan: Renovasi 10 Ribu Puskesmas
Salah satu poin krusial yang menyedot perhatian pemerintah daerah adalah alokasi masif di sektor kesehatan dasar. Mulai 2027, pemerintah pusat memulai proyek besar renovasi 10 ribu puskesmas di seluruh pelosok nusantara.
Pemerintah menggelontorkan anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar untuk setiap fasilitas kesehatan yang tersebar di 7.280 kecamatan. Wilayah terpencil dan tertinggal akan mendapat prioritas alokasi yang lebih besar.
“Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar,” ujar Prabowo.
Selain membenahi infrastruktur puskesmas, negara menargetkan pembangunan serta peningkatan 514 laboratorium kesehatan masyarakat. Seluruh rangkaian transformasi fasilitas kesehatan ini dipatok rampung paling lambat pada 2030.
Kesiapan Pemko Medan Menerjemahkan Kebijakan
Kehadiran jajaran pimpinan Pemko Medan, termasuk Ketua TP PKK Airin Rico Waas dan Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, menunjukkan keseriusan daerah. Pemerintah daerah dituntut sigap menyelaraskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kerangka makro nasional.
Sinkronisasi anggaran ini krusial agar program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan berjalan tepat sasaran. Kota Medan sebagai pusat ekonomi regional tentu memegang peran strategis dalam mengawal implementasi kebijakan fiskal 2027 tersebut.
Source:
Penulis berita : Wilfrid Sinaga
