JAKARTA | galasibot.co.id — Pemerintah sedang merombak dan mengintegrasikan data penerima bantuan sosial (bansos) secara besar-besaran untuk memastikan penyaluran perlindungan sosial lebih tepat sasaran. Data penerima manfaat baru hasil integrasi dan perombakan tersebut ditargetkan mulai digunakan secara resmi untuk penyaluran bansos pada kuartal I 2027.
Integrasi Data Lintas Kementerian Berbasis Kecerdasan Buatan (AI)
Dalam proses perombakan ini, pemerintah menggabungkan dan memadankan data dari berbagai kementerian serta lembaga negara dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Data yang dipadankan meliputi data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, data kepemilikan tanah dari Kementerian ATR/BPN, data kepemilikan kendaraan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta data pendukung dari Kementerian Desa, Kementerian Agama, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa pelaksanaan integrasi teknologi ini telah berjalan penuh sejak bulan Oktober atas arahan langsung dari Presiden.
“Arahan Presiden kita jalankan roll out dari teknologi ini di bulan Oktober ini. Semua berjalan dengan bagus. Dukcapil sangat terkoordinasi, ada dari Kemendagri, ada data tadi dari Kementerian misalnya dari Kementerian Desa, tadi dari Menko PMK, kementerian agama, dan juga tadi dari Polri,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (30/9/2026).
Luhut menambahkan, sistem AI yang dikembangkan secara mandiri oleh putra-putri Indonesia ini memungkinkan basis data di setiap lembaga pemerintah saling terhubung dan terintegrasi secara langsung.
“Semua datanya sudah berbicara satu sama lain, Kementerian/Lembaga ini dengan AI yang dibuat. AI yang dibuat oleh anak-anak Indonesia, putra-putri Indonesia. Dan sampai hari ini, ini sangat diapresiasi oleh dunia kalau saya katakan,” ungkap Luhut.
Target Pemadanan Data dan Penyaluran Bansos Kuartal I 2027
Proses integrasi dan digitalisasi data lintas sektor ini bertujuan untuk membangun satu daftar penerima bansos yang semakin solid. Seluruh rangkaian proses pemadanan data penerima bansos tersebut ditargetkan tuntas sepenuhnya pada akhir tahun 2026.
Jika proses integrasi data berhasil diselesaikan sesuai target di akhir tahun, pemerintah berencana langsung mengimplementasikan penyaluran bansos dengan skema baru mulai awal tahun mendatang.
“2027 kita bagi bansos. Kita akan mencoba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos, tapi itu subject kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun,” kata Luhut menjelaskan tahapan pelaksanaan penyaluran.
Rencana Pengalihan Subsidi Barang Menjadi Bantuan Tunai
Selain difokuskan pada perbaikan penyaluran bansos, integrasi data berskala nasional ini juga disiapkan untuk menopang kebijakan transformasi subsidi. Dalam jangka waktu 1 hingga 2 tahun ke depan, pemerintah merencanakan perubahan skema subsidi dari yang sebelumnya berbasis barang menjadi bantuan langsung dalam bentuk uang tunai (cash).
Luhut menegaskan bahwa rencana pengalihan kebijakan subsidi barang menjadi bantuan langsung kepada penerima ini telah dilaporkan kepada Presiden.
“Ini kan baru bansos. Nanti ke depan, kita ini dalam over time, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, subsidi itu akan kita, saya sudah lapor Presiden, tidak lagi pada barang. Langsung pada manusia, jadi cash,” jelas Luhut.
Digitalisasi Data dan Fitur Usul-Sanggah Bagi Masyarakat
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan bahwa langkah digitalisasi data yang digarap pemerintah bertujuan mendasari penerapan skema penyaluran bantuan sosial yang berfokus dalam bentuk tunai pada 2027 mendatang.
Menurut Gus Ipul, registrasi ulang ini dilakukan karena penyaluran bansos selama ini dinilai kurang tepat sasaran. Melalui pembaruan sistem ini, pemerintah membuka kesempatan luas bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan sosial untuk mendaftarkan diri.
“Memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk mendaftarkan dirinya jika memang memerlukan bansos dalam rangka perlindungan sosial,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul juga menyampaikan komitmen keterbukaan data di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Pemerintah membuka data tersebut secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi data penerima dan berpartisipasi aktif melalui fitur usul maupun sanggah.
“Baru di era Pak Presiden Prabowo inilah data dibuka, sehingga masyarakat bisa tahu kondisi data kita. Di sana diberi kesempatan untuk usul dan juga sanggah. Maka kalau sekarang terjadi perdebatan tentang data di mana-mana, karena pemerintahnya terbuka,” pungkas Gus Ipul.(*)
