MEDAN | galasibot.co.id — Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., bersama Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan H. Zulkarnaen, S.K.M., menerima audiensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan di ruang kerja Ketua DPRD Kota Medan pada Senin, 20 Juli 2026.
Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua HMI Cabang Medan, Cici Indah Risky. Jajaran pimpinan dewan turut didampingi oleh Anggota DPRD Kota Medan, Agus Setiawan, S.S., M.H., guna mendengarkan secara langsung berbagai persoalan krusial yang berkembang di tengah masyarakat.
Apresiasi Mahasiswa dan Isu Kriminalitas Serta Narkoba
Cici Indah Risky menyampaikan apresiasi atas keterbukaan lembaga legislatif dalam menerima kunjungan dialog mahasiswa. Dalam kesempatan tersebut, HMI memaparkan sebelas poin tuntutan utama, termasuk mendesak penanganan serius terhadap maraknya aksi begal, tawuran, serta peredaran narkoba yang kian meresahkan warga khususnya di Kecamatan Medan Timur.
Menanggapi hal itu, dewan memastikan fungsi pengawasan terus berjalan secara optimal. Seluruh masukan dari aktivis mahasiswa dicatat secara seksama untuk kemudian dikoordinasikan bersama pihak berwenang demi menciptakan keamanan kota yang kondusif.
Sorotan Kesejahteraan Guru Honorer dan Pengawalan Aspirasi
Persoalan pendidikan turut menjadi sorotan utama dalam forum dialog tersebut. HMI menyoroti minimnya kesejahteraan guru honorer yang masih menerima gaji sekitar Rp850 ribu per bulan, angka yang dinilai tidak sebanding dengan dedikasi pengabdian mereka.
Wong Chun Sen menegaskan bahwa lembaganya tidak hanya menampung aspirasi lokal, tetapi juga aktif mengawalnya hingga tingkat pusat. Sebagian tuntutan mahasiswa sebelumnya bahkan telah diteruskan ke Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI melalui perwakilan nasional agar mendapat perhatian serius.
Evaluasi Proyek BRT dan Antrean BBM
Selain masalah sosial dan pendidikan, diskusi juga menyinggung berbagai kendala infrastruktur serta pelayanan publik di daerah. Pimpinan dewan menyoroti dampak proyek Bus Rapid Transit (BRT) yang memicu kemacetan lalu lintas serta persoalan antrean Bahan Bakar Minyak (BBM).
Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Zulkarnain, menambahkan bahwa pihaknya selalu membuka pintu komunikasi seluas-luasnya bagi kalangan akademisi maupun masyarakat. Pertemuan ditutup secara dialogis melalui penyerahan dokumen resmi berisi sebelas poin tuntutan HMI kepada pimpinan dewan sebagai landasan tindak lanjut kerja legislatif.
Source:
Penulis berita : Wilfrid Sinaga
