Depok I galasibot.co.id
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, HM Hasbullah Rahmad, S.Pd, M.Hum, menggelar reses ke-2 tahun sidang 2024-2025 di Aula Rajagas, Depok, pada Kamis (6/3/2025). Acara ini dihadiri oleh ratusan warga yang antusias mendengarkan pemaparan berbagai program pembangunan yang akan dijalankan di Kota Depok.
Dalam sambutannya, Hasbullah menegaskan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan mengawal pembangunan Kota Depok, mengingat masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Beberapa proyek penting yang diutamakan adalah pembangunan underpass di Citayam, pelebaran Jalan Raya Cinere dan Jalan Raya Sawangan, serta perbaikan akses dari Margonda ke RSUI. Selain itu, persoalan sampah yang menjadi perhatian serius, mengingat status Depok sebagai wilayah dengan status siaga darurat sampah di Jawa Barat.
“Pak Gubernur sudah menginventarisir APBD Jawa Barat 2025 yang sebesar Rp31 triliun, dengan penghematan dan pergeseran anggaran untuk merealisasikan janji kampanye kepada masyarakat,” jelas Hasbullah.
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp5,5 triliun akan dialokasikan untuk berbagai program prioritas tahun ini, di antaranya:Penerapan kurikulum berbasis kearifan lokal dengan anggaran Rp13,5 miliar, Pembangunan 133 sekolah baru dan 4.726 ruang kelas baru dengan anggaran Rp841,7 miliar untuk mengatasi masalah PPDB, Pembangunan 400 toilet/MCK sekolah di Jawa Barat dengan anggaran Rp20 miliar, Kenaikan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk sekolah negeri dan swasta, Pembangunan konektivitas jalan provinsi dengan anggaran Rp2,4 triliun, Pembangunan gapura perbatasan antar provinsi, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan rehabilitasi 2.866 unit RTLH dengan anggaran Rp40 juta per unit.
Hasbullah juga menyoroti masalah kemacetan di ruas Tol Antasari–Sawangan–Citayam. Ia mendesak konsorsium tol untuk segera melakukan pelebaran jalan dari pintu tol Sawangan menuju Parung Bingung dan Mampang.
“Tol mahal, tapi kita tetap merasakan kemacetan setiap hari! Dasar hukumnya adalah Perda Tata Ruang Jawa Barat yang mengatur proyek strategis seperti ini merupakan kewajiban mereka,” tegas Hasbullah.
Hasbullah mengungkapkan bahwa puluhan program prioritas akan disahkan pada 14 Maret 2025, dan setelah itu akan segera dijalankan agar target penyelesaian pada Desember bisa tercapai 100%.(*)
