Medan I galasibot.co.id
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari program nasional yang bertujuan memperkuat fondasi perekonomian dari tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, M Armand Effendy Pohan, menegaskan komitmen tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Senin (19/5/2025).
“Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, kita akan percepat pembentukan Satgas KDMP di seluruh kabupaten/kota agar implementasi program ini segera terlaksana,” ujar Effendy.
KDMP digagas sebagai penggerak roda ekonomi di akar rumput melalui penguatan koperasi desa. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran hingga Rp300 triliun untuk mendukung program ini secara nasional.
“Dana sebesar ini akan menciptakan perputaran ekonomi yang sangat besar di desa-desa dan kelurahan. Kita optimis KDMP akan berdampak langsung pada perekonomian Sumut,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam arahannya menyatakan bahwa keberhasilan KDMP membutuhkan dorongan nyata dari pemerintah daerah, baik dari sisi regulasi maupun dukungan anggaran.
“Kabupaten/kota dan provinsi dapat memanfaatkan biaya tidak terduga (BTT) untuk mendukung percepatan pembentukan KDMP,” ujar Tito.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa fokus ekonomi Indonesia kini bergerak ke arah pembangunan ekosistem ekonomi desa. Setelah berhasil membangun infrastruktur dan memperkuat ketahanan pangan, langkah selanjutnya adalah mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara masif.
“Tahun ini, lebih dari Rp750 triliun akan masuk ke masyarakat. Sekarang saatnya kita bangun sistem ekonomi pedesaan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.
Rapat ini juga dihadiri secara virtual oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wamendagri Bima Arya, serta para gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia. Jajaran Kemendagri, Kemenko Pangan, dan Staf Kepresidenan juga turut serta.(*)
