“Pemekaran bukan tujuan. Kesejahteraan rakyat adalah tujuan.”
Ketika berbicara mengenai Provinsi Tapanuli, sebagian orang masih memandangnya hanya dari sudut pembentukan daerah administratif. Padahal, pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah apakah Provinsi Tapanuli perlu atau tidak, melainkan apakah kawasan dengan sejarah panjang, sumber daya alam melimpah, dan posisi geografis strategis ini tidak memerlukan percepatan pembangunan yang lebih terarah?
Sejarah yang Panjang dan Potensi Strategis
Tapanuli bukanlah entitas yang lahir kemarin. Sejak masa Hindia Belanda, Karesidenan Tapanuli telah memiliki posisi penting dengan Sibolga sebagai pusat pemerintahannya. Kini, aspirasi pembentukan Provinsi Tapanuli yang mencakup Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga, sesungguhnya adalah langkah untuk melanjutkan perjalanan sejarah yang telah hidup lebih dari satu setengah abad.
Kawasan ini memiliki modal yang luar biasa: Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas Nasional, kekayaan pertanian seperti kopi Arabika, hingga potensi energi terbarukan melalui PLTP Sarulla dan potensi hidro Batang Toru. Dengan transisi energi dunia menuju ekonomi hijau, Tapanuli memiliki peluang besar menjadi pusat energi bersih Indonesia di abad ke-21.
Modal Sosial: Kekuatan Manusia
Namun, kekayaan terbesar Tapanuli bukanlah tanah, hutan, maupun danau—melainkan manusianya. Dengan ribuan profesor, dokter, praktisi profesional, hingga diaspora Batak yang tersebar di seluruh dunia, Tapanuli memiliki modal sosial yang jarang dimiliki daerah lain.
Pembentukan provinsi baru bertujuan memperpendek rentang kendali pemerintahan, sebagaimana keberhasilan provinsi-provinsi baru di Papua, Gorontalo, Banten, maupun Kalimantan Utara. Tujuannya jelas: mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan memeratakan pembangunan yang selama ini masih terkonsentrasi di Medan.
Marsipature Hutanabe Abad ke-21
Perjuangan ini bukan soal kekuasaan atau menghadirkan gubernur baru, melainkan menghadirkan kesempatan bagi anak-anak Batak untuk hidup, berkarya, dan membangun tanah leluhurnya sendiri tanpa harus meninggalkan Bona Pasogit.
Marsipature Hutanabe bukan sekadar slogan, melainkan panggilan sejarah. Di tahun 2045, ketika Indonesia genap berusia satu abad, kita ingin mewariskan Tapanuli yang mandiri sebagai pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pusat pariwisata budaya kelas dunia.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan bertanya berapa banyak orang Batak menjadi pejabat. Sejarah akan bertanya, “Apa yang telah kalian wariskan kepada tanah leluhurmu?” Dengan semangat persaudaraan dan kerja nyata, mari kita wujudkan Tapanuli yang sejahtera, maju, dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.
