Medan I galasibot.co.id
Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) memulai serangkaian program kerja yang penting untuk mendukung pembentukan Provinsi Tapanuli. Mulai 22 Maret hingga 31 Mei 2025, PPPT akan melaksanakan berbagai kegiatan strategis guna mempercepat proses administratif dan mempersiapkan langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk pembentukan provinsi baru di Sumatera Utara tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PPPT, Yonge Sihombing, SE, MBA, yang mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja keras agar wilayah Tapanuli dapat segera menjadi provinsi yang mandiri dan berkembang.
Apa saja agenda yang telah disiapkan untuk mewujudkan provinsi Tapanuli yang mandiri adalah sebagai berikut:
- Mengoptimalkan Proses Administratif dan Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat
Salah satu langkah awal yang diambil PPPT adalah melakukan cetak tambahan dokumen-dokumen penting yang mencakup naskah akademik, dokumen syarat administrasi, dan peta wilayah. Kegiatan ini dimulai pada Sabtu, 22 Maret 2025, dan berlangsung hingga Senin, 24 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan administratif yang akan menjadi landasan untuk pengajuan pembentukan Provinsi Tapanuli kepada pemerintah pusat.
Pada tanggal 25 Maret 2025, agenda akan berlanjut dengan rapat paripurna DPR RI untuk penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 dan persiapan audiensi serta rapat dengar pendapat (RDP) PPPT. Selama masa reses DPR RI yang berlangsung dari 26 Maret hingga 16 April, PPPT juga akan melakukan sejumlah audiensi penting, termasuk dengan Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumut, dan Pangdam I/BB, guna memperkuat dukungan politik dan administratif dalam mempercepat proses pembentukan provinsi baru tersebut.
- Bulan April: Fokus pada Audiensi dan RDP dengan Anggota DPR RI
Bulan April 2025 akan menjadi bulan yang sibuk bagi PPPT dengan serangkaian audiensi dan rapat dengar pendapat dengan berbagai fraksi di DPR RI, antara lain dengan F. PDIP DPR RI (22 April), F. Gerindra DPR RI (23 April), F. Golkar DPR RI (24 April), F. Demokrat DPR RI (25 April), dan F. PAN DPR RI (28 April). Melalui kegiatan ini, PPPT berupaya memperoleh dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun legislatif, untuk merealisasikan pembentukan Provinsi Tapanuli.
Selain itu, pada 30 April 2025, PPPT akan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta sebagai bagian dari persiapan pembentukan Provinsi Tapanuli. Diskusi ini akan membahas lebih lanjut mengenai pengajuan RUU tentang Provinsi Tapanuli kepada DPR RI.
- Bulan Mei: Pembahasan dan Pengesahan RUU Provinsi Tapanuli di DPR RI
Memasuki bulan Mei 2025, agenda utama PPPT adalah pembahasan RUU Provinsi Tapanuli di DPR RI. FGD yang telah diselenggarakan pada bulan sebelumnya akan diikuti dengan sejumlah audiensi dengan pejabat tinggi negara, termasuk dengan Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, dan Ketua MPR RI. Pembahasan RUU di Komisi II DPR RI dan Baleg DPR RI akan berlangsung pada 14-15 Mei 2025, dan dijadwalkan akan disahkan pada Sidang Paripurna Pengesahan RUU Provinsi Tapanuli pada 21 Mei 2025.
- Mendekati Akhir Mei: Kunjungan Presiden dan Perayaan Sejarah
Menjelang akhir bulan Mei 2025, tepatnya pada tanggal 27 Mei, Presiden Republik Indonesia dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke wilayah yang menjadi cakupan Provinsi Tapanuli. Kunjungan ini merupakan langkah penting dalam mendekatkan pembentukan provinsi tersebut kepada masyarakat setempat dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan lancar. Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan momentum bersejarah yang sangat dinantikan oleh masyarakat Tapanuli.
Ketua Umum PPPT, Yonge Sihombing, SE, MBA, mengungkapkan bahwa PPPT akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk memastikan proses pembentukan Provinsi Tapanuli berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. “Kami bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita ini, dan dukungan dari berbagai pihak, baik di tingkat daerah maupun pusat, sangatlah penting. Kami optimistis bahwa dengan kerja keras dan kerjasama yang baik, Provinsi Tapanuli akan segera terwujud,” ujar Yonge.
Dengan serangkaian program kerja yang telah disusun, PPPT berharap dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan memajukan wilayah Tapanuli, sehingga dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat di kawasan tersebut. Sebagai bagian dari wilayah yang kaya akan potensi sumber daya alam dan budaya, pembentukan Provinsi Tapanuli diharapkan dapat mempercepat pembangunan serta memberikan ruang yang lebih luas bagi kemajuan masyarakat Tapanuli.(*)
