PEMATANGSIANTAR, galasibot.co.id – Kondisi pendidikan di Kota Pematangsiantar menuai sorotan tajam dari organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung. Mereka menilai kualitas pendidikan di kota yang selama ini dikenal sebagai “Kota Pendidikan” tengah mengalami degradasi serius, baik dari sisi manajerial, infrastruktur, hingga kualitas pembelajaran.
Kelompok yang terdiri dari GMKI, GMNI, HMI, dan PMKRI ini menyampaikan hasil kajian lapangan yang menunjukkan penurunan signifikan kualitas pendidikan di Pematangsiantar.
Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun, Yova Ivo Cordiaz Purba, menegaskan bahwa kondisi pendidikan saat ini sudah berada pada tahap darurat.
“Fakta bahwa 9 dari 14 SMP Negeri mengalami kekurangan peserta didik merupakan bukti nyata menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi kegagalan dalam tata kelola pendidikan,” ujarnya.
Senada, Ketua DPC GMNI Pematangsiantar, Nicho Gurning, menilai pendidikan di Siantar telah keluar dari esensi dasarnya.
“Pendidikan bukan sekadar mencetak ijazah, tetapi harus menjadi ruang pembentukan karakter, kemandirian, dan daya pikir kritis generasi muda,” tegasnya.
Sementara itu, Formateur/Ketua Umum HMI Cabang Pematangsiantar-Simalungun, Raja Doli Lubis, menyoroti belum adanya langkah konkret terkait rencana pendirian perguruan tinggi negeri di kota tersebut.
“Komitmen itu tidak boleh berhenti sebagai janji. Pemerintah harus menunjukkan peta jalan yang jelas dan transparan,” katanya.
Kritik juga datang dari Ketua PMKRI Cabang Pematangsiantar, Fransisco Mezgion Hutauruk, yang menyoroti persoalan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta degradasi disiplin siswa.
“Ketimpangan distribusi siswa dan lemahnya pembinaan karakter menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengelolaan pendidikan,” ujarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Kelompok Cipayung mendesak Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja Dinas Pendidikan.
Mereka juga menuntut transparansi penggunaan anggaran pendidikan, audit kelayakan infrastruktur sekolah, serta perbaikan kesejahteraan guru honorer sebagai garda terdepan pendidikan.
Kelompok Cipayung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi jika tuntutan tersebut tidak mendapat respons serius dari pemerintah daerah.(*)
