Depok l galasibot.co.id
DPRD Kota Depok Gelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Depok tahun 2022, Jumat ( 31/3/23 ) di ruang sidang Paripurna DPRD Kota Depok.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok TM. Yusufsyah Putra yang dihadiri 29 anggota DPRD.
Dalam rapat tersebut Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono, menyampaikan dan membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ) Walikota Depok tahun 2022, dikatakannya bahwa LKPJ adalah laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggung jawaban kinerja yang dilaksanakan Pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang dimaksud terdiri dari tiga unsur yaitu capaian pelaksanaan program dan kegiatan permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, yang kedua kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala daerah dan pelaksanaannya, serta yang ketiga tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya.
” Ketua dan para wakil ketua dan anggota DPRD yang berbahagia, di bulan suci Ramadhan yang penuh keberkahan ini kita bersyukur bahwa berkat Sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan termasuk di dalamnya DPRD kota Depok Alhamdulillah saat ini Kota Depok telah menunjukkan pencapaian positif yang cukup signifikan dalam berbagai bidang, hal itu dapat terlihat dari capaian kinerja makro pembangunan kota Depok Tahun 2022 presentasi Penduduk miskin 0,05% dari 2,58% menjadi 2,53% berada pada posisi terendah di provinsi Jawa Barat dan 5 terendah se-Indonesia, selain itu capaian tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 1,94% Poin dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota Depok menurunkan angka pengangguran menunjukkan hasil yang signifikan melalui program penciptaan wirausaha baru maupun program-program pada urusan tenaga kerja selanjutnya pada tahun 2021 81,37menjadi 81,86 pada Tahun 2022 dan termasuk IPM tertinggi ketiga di Jawa Barat akan tetapi kita masih memiliki ketimpangan IPM antar Kecamatan yang perlu mendapat intervensi lebih lanjut di mana terdapat empat Kecamatan IPM di bawah 80 yaitu Kecamatan Cipayung Tapos Sawangan dan Bojongsari,” jelas Imam.
Lebih lanjut, Adapun laju pertumbuhan ekonomi atau LPE Kota Depok tumbuh 5,24% lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Barat dan nasional, setidaknya ada tiga hal penyebab, yang pertama berdasarkan lapangan usaha pada Tahun 2022 di Jawa Barat maupun nasional sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dan memegang peranan, Karena pertumbuhannya tinggi dan berkontribusi sebesar 20%, yang kedua lapangan usaha industri pengolahan di Kota Depok Jawa Barat maupun nasional sama-sama masuk kontributor utama pertumbuhan ekonomi, pada saat pandemi industri kimia dan Farmasi merupakan industri yang memberikan 4% di Kota Depok, yang ketiga adanya peralihan dalam belanja dari belanja offline ke belanja online yang berpengaruh terhadap kontribusi sektor perdagangan yang merupakan salah satu kontributor utama di kota, demikian halnya dengan pendapatan perkapita yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro pada Tahun 2022 Kota Depok menargetkan pendapatan perkapita sebesar 24,82 juta dan realisasinya pada tahun 2022 sebesar 38,23 juta pencapaian PDRB perkapita Kota Depok tersebut juga meningkat sebesar 7,2 1% menggambarkan tingkat kemakmuran di wilayah Kota Depok mengalami peningkatan pada Tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021.
Berdasarkan Realisasi Pendapatan belanja dan pendapatan pembiayaan APBD Kota Depok tahun anggaran 2022 sebagaimana disampaikan maka terdapat saldo akhir sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan yaitu SILPA Tahun 2022 sebesar 542 miliar rupiah.
“Capaian realisasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2002 memang belum semuanya sesuai rencana yang telah ditargetkan tetapi dapat kami sampaikan bahwa secara umum pencapaian kinerja perumusan sudah cukup baik, sebagai gambaran tentang pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Depok yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan,
semoga laporan yang disampaikan ini dapat memberikan gambaran tentang perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Depok sekaligus dapat dijadikan bahan evaluasi serta rekomendasi dan catatan-catatan Untuk penyempurnaan dan perbaikan pembangunan ke depan oleh DPRD kota Depok dalam rangka mewujudkan Kota Depok yang maju berbudaya dan sejahtera,” tutupnya.
Setelah pembacaan LKPJ oleh Wakil Walikota Depok, DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Walikota Depok tahun 2022, dan saat itu juga dilakukan pemilihan pimpinan LKPJ dan terpilih yang menjadi Ketua adalah Ikravany, serta wakil ketua Renova.(*)
Penulis: Rohana / Editor: Pangihutan Sinaga
