Binjai | galasibot.co.id
Pemerintah Kota Binjai bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meeting dan dipusatkan di Aula Pemko Binjai, Selasa (2/9/2025)
Rakor dibuka secara resmi oleh Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai Irwansyah Nasution, Inspektur Kota Binjai Eka Edi Saputra, serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Binjai.
Dalam sambutannya, Wali Kota Amir Hamzah menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Saya menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk semangat kolektif dalam membangun pemerintahan yang bersih. Ini adalah momentum untuk memperkuat sinergi dan menegaskan komitmen kita terhadap integritas,” ujar Amir.
Meski demikian, beliau juga menyoroti rendahnya progres dokumen MCP Kota Binjai yang hingga 1 September 2025 baru mencapai 3 poin. Hal ini dinilai masih jauh dari target yang diharapkan.
“Upaya menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika praktik korupsi masih marak. Oleh karena itu, MCP harus menjadi landasan moral dan instrumen kerja kita bersama untuk menegakkan integritas di setiap lini pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, Renta Marito selaku PIC Sumatera Utara dari Tim Satgas Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KPK RI, mengungkapkan bahwa capaian MCP Kota Binjai pada tahun 2024 mencapai skor 76 poin, meningkat satu poin dibanding tahun sebelumnya.
“Kami berharap tahun 2025 ini MCP Kota Binjai dapat mengalami peningkatan yang lebih signifikan,” ujar Renta.
Melalui kegiatan Rakor ini, Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk menjadi contoh dalam penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam sistem pemerintahan daerah. UU ini
