Koperasi telah lama diposisikan sebagai jangkar demokrasi ekonomi Indonesia. Dalam konstitusi, koperasi bukan sekadar entitas bisnis, melainkan perwujudan asas kekeluargaan—berbeda dengan sistem kapitalistik yang kerap menguntungkan minoritas elite. Namun, ketika gagasan ini terimplementasi dalam bentuk Koperasi Merah Putih, kita justru dihadapkan pada dilema: apakah koperasi ini benar-benar menjadi kendaraan rakyat, atau justru alat kekuasaan dengan baju kerakyatan?
Harapan Dibalik Simbol “Merah Putih”
Secara simbolik, nama “Merah Putih” membawa harapan besar. Ia seharusnya menyatukan semangat nasionalisme dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan jaringan yang menjangkau berbagai sektor—dari petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga buruh—koperasi ini diharapkan menjadi lokomotif keadilan ekonomi. Ia diidamkan sebagai penyeimbang terhadap dominasi korporasi besar dan penangkal praktik ekonomi predatorik.
Namun harapan tinggal harapan jika prinsip koperasi dicederai oleh praktik menyimpang.
Ketika Ideal Tak Selaras dengan Realita
Di lapangan, tak sedikit koperasi yang gagal menjalankan prinsip utamanya: dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Beberapa justru berubah menjadi struktur tertutup yang dikendalikan segelintir elite. Transparansi minim, partisipasi anggota dibatasi, dan keuntungan hanya dinikmati oleh lingkaran dalam pengurus. Ironisnya, rakyat kecil kembali menjadi penonton, bahkan dalam wadah yang seharusnya milik mereka sendiri.
Penggunaan label “Merah Putih” bisa menjadi ironi pahit jika koperasi ini justru digunakan sebagai kendaraan politik-ekonomi kelompok tertentu—bukan sebagai ruang kolektif bagi rakyat.
Demokrasi Ekonomi vs Oligarki Berkedok Koperasi
Indonesia tidak kekurangan aktor oligarki yang lihai berkamuflase. Mereka menguasai sumber daya ekonomi sembari menyuarakan narasi kerakyatan. Jika Koperasi Merah Putih tidak waspada terhadap infiltrasi kekuasaan, ia berisiko berubah menjadi kendaraan oligarki baru yang membungkus kepentingannya dengan jargon nasionalisme.
Demokrasi ekonomi sejati menuntut partisipasi aktif dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Ketika struktur koperasi tak transparan dan elitis, maka sejatinya ia tak berbeda dari korporasi kapitalistik yang selama ini dikritiknya.
Jalan Tengah: Reformasi dan Kesadaran Kolektif
Untuk menghindari jebakan oligarki, Koperasi Merah Putih harus:
- Menjunjung Transparansi: Anggota wajib tahu ke mana dana koperasi mengalir, siapa yang mengambil keputusan, dan bagaimana keuntungan dibagi.
- Memperkuat Pengawasan Negara: Negara harus hadir sebagai pengawas yang adil, bukan sebagai pelaku politisasi koperasi.
- Meningkatkan Literasi Anggota: Tanpa pemahaman kolektif bahwa koperasi adalah milik bersama, anggota mudah dimanipulasi dan koperasi rentan dikendalikan elite.
Penutup: Masa Depan Koperasi Merah Putih
Koperasi Merah Putih bisa menjadi harapan atau kekecewaan baru—tergantung bagaimana ia dikelola. Jika dijiwai prinsip demokrasi ekonomi, koperasi ini akan jadi simbol kebangkitan ekonomi rakyat. Namun jika hanya menjadi alat segelintir elite, maka ia tak ubahnya wajah baru dari kekuasaan lama: oligarki.
Kini, pilihan ada di tangan pengelola dan anggotanya: berdiri di sisi rakyat atau tunduk pada kekuasaan?
