Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran: Rapor Merah Ekonomi & Realitas Rakyat

JAKARTA I galasibot.co.id – Memasuki bulan Oktober 2026, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berjalan selama dua tahun penuh. Ini adalah momentum krusial untuk melakukan evaluasi kebijakan secara terbuka, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar perdebatan administratif.

Keberhasilan visi Asta Cita harus diukur melalui manfaat nyata yang dirasakan rakyat, mulai dari stabilitas ekonomi hingga kualitas ruang demokrasi. Founder Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Indonesia (GPPMI), Robertus Juan Pratama, menekankan bahwa evaluasi berbasis data merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan kekuasaan tetap bekerja bagi kepentingan publik. Kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk permusuhan, melainkan tanggung jawab konstitusional warga negara.

Berikut adalah rapor evaluasi mendalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di berbagai sektor fundamental:

Evaluasi dua tahun Prabowo-Gibran menunjukkan tantangan signifikan di sektor ekonomi. Data menunjukkan bahwa stabilitas indikator pasar keuangan sering kali tidak selaras dengan realitas daya beli masyarakat di lapangan.

Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia yang sempat menyentuh angka Rp17.917 per dolar AS pada Oktober 2026 menegaskan adanya tekanan terhadap stabilitas moneter yang butuh perhatian serius. Realitas di masyarakat menunjukkan ketidakpuasan yang nyata. Berdasarkan data survei, sebanyak 53 persen responden menilai kondisi ekonomi memburuk dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, 82 persen merasa beban pajak dan berbagai pungutan sangat memberatkan keluarga.

Isu utang pemerintah juga menjadi kekhawatiran serius bagi 63 persen responden yang takut beban ini akan ditanggung oleh generasi mendatang. Robertus Juan Pratama menekankan bahwa stabilitas ekonomi jangan hanya menjadi angka cantik dalam laporan administratif, melainkan harus dirasakan masyarakat melalui harga kebutuhan pokok yang terjangkau dan kepastian usaha.

Kritik tajam juga mengarah pada program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun tujuan meningkatkan gizi anak harus tetap menjadi prioritas, pelaksanaannya memerlukan evaluasi tata kelola yang total.

Data menunjukkan ketidakpuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan MBG. Hanya 33,8 persen responden yang mengetahui program ini menyatakan puas, sementara 61,4 persen menyatakan tidak puas. Lebih jauh lagi, 76 persen responden bahkan setuju apabila program MBG dihentikan. Juan mengingatkan bahwa keselamatan anak, mutu makanan, ketepatan sasaran, dan transparansi anggaran harus lebih diutamakan daripada sekadar mengejar target penyerapan anggaran atau jumlah penerima manfaat semata.

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta bencana alam menjadi tolok ukur nyata kehadiran negara. Keterbukaan terhadap data merupakan kunci akuntabilitas.

Data BMKG menunjukkan lonjakan drastis luas lahan terbakar hingga 28 Februari 2026 yang mencapai 32.637,42 hektare. Angka ini meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2025. Fakta ini menegaskan bahwa strategi pencegahan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar penanganan reaktif saat asap sudah menyelimuti permukiman. Negara tidak boleh baru terlihat ketika masyarakat kehilangan rumah dan mata pencaharian akibat keterlambatan penanganan bencana.

Sektor ketahanan energi juga membutuhkan koordinasi pusat dan daerah yang lebih efektif. Meskipun klaim ketersediaan stok nasional cukup, ukuran keberhasilannya adalah pemerataan pasokan di daerah.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 16 Oktober 2026 menyampaikan stok BBM nasional berada pada kisaran 16-18 hari. Namun, penegakan hukum dan pemerataan distribusi di wilayah kepulauan, kawasan terpencil, dan daerah dengan akses terbatas masih menjadi kendala serius. Pemerintah harus memastikan pasokan energi menjangkau seluruh wilayah dan informasi distribusinya dapat dipantau secara transparan agar kelemahan penanganan tidak terus berulang.

Sektor ketenagakerjaan membutuhkan pendekatan yang lebih utuh dan tidak sekadar bersandar pada angka makro. Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen.

Namun, Robertus Juan Pratama menegaskan bahwa indikator ini harus dilengkapi dengan data kualitas pekerjaan, setengah pengangguran, upah, dan partisipasi angkatan kerja. Penguatan pencegahan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penciptaan lapangan kerja formal harus menjadi komitmen nyata pemerintah.

Generasi muda tidak cukup diberi harapan melalui target investasi dan hilirisasi yang bersifat capital intensive. Mereka membutuhkan pekerjaan nyata dengan penghasilan layak, pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, dan proses rekrutmen yang adil. Investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan, bukan hanya tercermin dalam angka pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan kualitas penyerapan tenaga kerja.

Keberhasilan pemerintah dua tahun ini juga harus diukur dari kemampuannya menjaga ruang demokrasi. Juan menekankan bahwa stabilitas politik bukan berarti meniadakan kritik atau pengawasan terhadap kekuasaan.

Stabilitas politik yang sehat tumbuh dari kepercayaan rakyat bahwa institusi negara bekerja secara adil, penegakan hukum berlaku bagi semua orang tanpa kecuali, dan kritik dapat disampaikan tanpa rasa takut kriminalisasi.

Komunikasi publik dan pencapaian administratif tidaklah cukup untuk menjaga kepercayaan publik yang hakiki. Pemerintah harus kuat dalam mendengar koreksi sekaligus konsisten memperbaiki kebijakannya. Keterbukaan terhadap kritik dan kesediaan mengoreksi program yang belum memberikan manfaat optimal adalah bentuk akuntabilitas pejabat negara yang harus dikedepankan demi memastikan pemerintah tetap berada di jalur kepentingan rakyat.(*)