Depok | galasibot.co.id
Hari ke-2 Lebaran Idul Fitri 1445 H, Hasbullah Rahmad Anggota DPRD Provinsi Jawa barat yang biasa dipanggil dengan sebutan bang Has gelar open house menyambut silaturahmi warga Depok di kediamannya, di Jalan Kalimulya, Cilodong Depok.
Pada kesempatan itu, awak media bersilaturahmi dengan ngobrol santai bersama bang Has, banyak hal yang menjadi topik pembicaraan dari Pilpres hingga kota Depok.
” Ramadhan telah selesai, di hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024, harapan kita, kinerja kita lebih baik lagi, semangat dan ketulusan mengabdi kepada masyarakat lebih ditingkatkan lagi, serta silaturahmi kita tetap terus dijalin terhadap warga dan rekan-rekan pers,” ucapnya, Kamis (11/4/24).
Menyikapi Momentum Pilpres kemaren, Partai Persatuan Amanat Nasional (PAN) mendukung Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden . Prabowo semakin kuat pasca pemilu karena sudah tiga kali bertanding, Prabowo- Hatta kalah, Prabowo- Sandi kalah, dan baru menang tahun ini Prabowo-Gibran.
” Dalam hal gugatan 01 dan 03 di MK, Pilpres baru bisa dibatalkan bila ada pelanggaran secara sistematis, masif dan terstruktur, yang saya dengar dan tonton di persidangan MK, dipersoalkan lebih banyak masalah bansos, seolah- olah Jokowi mendrop bansos itu untuk kepentingan Prabowo,” ujar bang Has.
Lanjutnya, Pelanggaran 02 tidak terbukti, setelah kacaunya Sirekap, KPU tidak lagi pakai, namun memakai manual berjenjang, 58 % suara Prabowo Gibran mendominasi di Pilpres, jauh dari rivalnya, Alasan pembatalan Pilpres semestinya tidak ada, perlu diketahui biaya Pilpres ini lebih dari 74 Triliun.
“Salah besar isunya hendak membatalkan Pilpres karena materi yang digugat gak ketemu, tidak berkaitan dengan kecurangan Pilpres, harusnya dia membongkar kecurangan…, walaupun ada, dia bisa menggugat KPU, bilamana ada kecurangan dan terbukti ada benar fakta hukumnya, PILPRES ULANG, Nah inikan yang dipersoalkan Bansos, lagiankan Bansos diketuk palu oleh DPR RI, pengesahan ketuk palunya sudah disahkan, bahwa penyalurannya oleh eksekutif ( kementerian) itukan wewenang eksekutif,” tegasnya.
Disinggung soal Pilkada tahun 2024 Kota Depok, Hasbullah mengatakan,” kalau kita mau berfikir untuk masa depan anak-anak kita, maka Pilkada tahun ini adalah peluangnya,” ucapnya.
” Terkait WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian ), WTP itu perhitungan anggaran , bukan prestasi unggulan, itu hanya penilaian akuntan dari audit, tapi bila ADIPURA ini baru namanya prestasi sebab analisanya kompleks, ada banyak komponen yang dinilai termasuk dalam pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, dan perilaku masyarakat,” terangnya.
Ditambahkannya,” seperti alun-alun Kota Depok kurang diberdayakan , kalau saja diatur dengan baik dibuatkan awning yang seragam di alun-alun untuk para UMKM dan diperbolehkan bagi warga untuk bisa menampilkan seni budaya di alun-alun bukankah baik?…ini malah selalu digembok,” katanya.(*)
Penulis berita :Rohana
