Binjai I galaibot.co.id
Pemerintah Kota (Pemko) Binjai meluncurkan program strategis dalam bidang kesehatan berupa layanan berobat gratis bagi seluruh masyarakat, yang dapat diakses cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Program ini menjadi bagian dari upaya Pemko Binjai mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) secara menyeluruh.
Wali Kota Binjai, H. Amir Hamzah, MAP, menegaskan bahwa program ini bertujuan memastikan setiap warga Kota Binjai memiliki akses layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan biaya, baik di rumah sakit maupun puskesmas.
“Cukup dengan menunjukkan KTP, masyarakat bisa mendapat layanan kesehatan gratis. Ini bentuk nyata komitmen Pemko Binjai dalam mewujudkan UHC dan merupakan yang pertama di Sumatera Utara,” ujar Amir saat meninjau Rumah Sakit Silvany, Jumat (19/9/2025).
Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota turut didampingi oleh Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, serta Kepala Dinas Kesehatan, guna memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di kota ini. Amir menyatakan, meskipun masih ada sistem yang perlu ditingkatkan, pihaknya optimis bahwa pelaksanaan program UHC akan berjalan maksimal.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan masyarakat Binjai. Tidak boleh ada warga yang tidak bisa berobat hanya karena tidak memiliki biaya,” tegasnya.
Sementara itu, Pemilik Rumah Sakit Silvany, dr. Sugianto, menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung kebijakan Pemko Binjai. Ia menegaskan bahwa RS Silvany telah menyiapkan sistem dan tenaga medis untuk melayani masyarakat yang datang hanya dengan menunjukkan KTP, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki BPJS Kesehatan.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami siap melayani seluruh warga seperti halnya pasien BPJS maupun umum. Rumah Sakit Silvany mendukung penuh langkah ini untuk mewujudkan masyarakat Binjai yang sehat dan sejahtera,” ujar dr. Sugianto.
Dengan langkah ini, Pemko Binjai berharap dapat menjadi contoh nasional dalam memperluas jaminan kesehatan masyarakat serta mendorong daerah lain untuk mengimplementasikan kebijakan serupa.
