MEDAN | galasibot.co.id — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara resmi menetapkan mantan Wali Kota Sibolga periode 2021–2025, Jamaluddin Pohan, sebagai tersangka. Penetapan status hukum ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2022.
Penyidik kepolisian menetapkan Jamaluddin bersama tiga orang lainnya yang turut bertanggung jawab dalam proyek berbanderol miliaran rupiah tersebut. Kendati demikian, proses hukum ini masih mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Empat Tersangka dan Aliran Anggaran Rp22,5 Miliar
Penyidikan kasus ini menyoroti proyek pembangunan fisik Pasar Ikan Modern Kota Sibolga yang menghabiskan anggaran mencapai Rp22,5 miliar dari dana PEN 2022. Berdasarkan keterangan resmi kepolisian, penyidik menetapkan total empat orang sebagai tersangka dalam perkara ini.
-
Jamaluddin Pohan: Mantan Wali Kota Sibolga yang memegang kendali kebijakan daerah pada masa anggaran tersebut.
-
Inisial AS: Pihak yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
-
Inisial ISL: Pejabat yang bertindak sebagai PPK sekaligus Direktur Teknik (Dirtek).
-
Inisial SP: Pihak swasta selaku penyedia jasa, pemilik kegiatan, pelaksana, sekaligus pemodal proyek.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengonfirmasi penetapan tersangka terhadap mantan kepala daerah tersebut pada Selasa, 29 September 2026. “Sudah kita tetapkan tersangka, mantan Wali Kota Sibolga,” ujar Ferry saat memberikan keterangan pers.
Jejak Pemeriksaan dan Kontroversi Pemenang Tender
Sebelum mengenakan status tersangka, penyidik kepolisian telah memeriksa Jamaluddin Pohan dalam beberapa kesempatan sebelumnya. Ketika menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Maret 2026, Jamaluddin sempat menyatakan bahwa proyek senilai Rp22,5 miliar tersebut telah selesai dikerjakan dan difungsikan.
Dalam pengakuannya kepada penyidik saat itu, Jamaluddin juga menyebutkan bahwa pihak di balik perusahaan pemenang tender merupakan anggota keluarganya sendiri. Di sisi lain, penyelidikan turut mendalami berbagai anomali, termasuk persoalan lahan di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, yang sempat menjadi sengketa antara Pemkot Sibolga dengan pihak swasta UD Budi Jaya.
Meski demikian, hingga tahap penyidikan ini, pihak kepolisian belum merinci secara resmi besaran kerugian keuangan negara. Nilai proyek sebesar Rp22,5 miliar merupakan pagu anggaran total, sementara kerugian negara yang pasti masih menunggu hasil perhitungan resmi dari instansi berwenang.
Pelimpahan Berkas dan Langkah Hukum Lanjutan
Kasus dugaan rasuah ini sebelumnya sempat dilimpahkan oleh penyidik Polda Sumut ke pihak kejaksaan pada 26 Agustus 2026. Namun, berkas perkara tersebut terpaksa dikembalikan pada 10 September 2026 karena dinilai belum lengkap oleh Jaksa Peneliti.
Kini, Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut tengah berfokus melengkapi petunjuk dan kelengkapan berkas perkara sebelum kembali melimpahkannya ke kejaksaan. “Sudah sempat dilimpahkan, kini sedang dilengkapi untuk dilimpahkan kembali,” tegas Kombes Pol Ferry Walintukan.
Selain memeriksa mantan wali kota, penyidik sebelumnya juga telah memintai keterangan Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumbantobing, pada April 2026 sebagai saksi guna menelusuri aliran kebijakan proyek tersebut. Publik kini menantikan transparansi penegakan hukum atas proyek pasar ikan yang sebelumnya diresmikan pada Juli 2024 guna mendongkrak sektor perikanan daerah.(*)
