Penyelenggaraan Executive Dinner Forum yang digelar Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) sebagai bagian dari rangkaian Digital Leadership Government Award (ADLG Award) 2025 di Surabaya, Rabu (19/11/2025), membuka kembali diskursus besar tentang arah transformasi digital pemerintah Indonesia. Mengangkat tema “Revolusi AI dalam Transformasi Pemerintahan”, forum ini bukan sekadar ajang diskusi, tetapi cermin dari kegelisahan sekaligus optimisme para pemimpin daerah dalam menyongsong era birokrasi berbasis kecerdasan buatan.
Acara yang diawali dengan ramah tamah itu menjadi ruang intim bagi para kepala dinas Kominfo provinsi untuk saling bertukar pandangan tentang kebutuhan mendesak modernisasi tata kelola pemerintahan. Para peserta menyadari bahwa teknologi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan perubahan regulasi maupun adaptasi birokrasi. Di titik inilah konsep revolusi AI menjadi kata kunci yang tak bisa lagi sekadar dipandang sebagai wacana futuristik.
AI Bukan Lagi Pilihan, Tetapi Infrastruktur Baru Pemerintahan
Jika satu dekade lalu digitalisasi dianggap sebagai inovasi, kini AI menjadi prasyarat dasar bagi efektivitas birokrasi. Pemerintahan modern tak lagi diukur hanya dari kecepatan layanan, tetapi dari kemampuan mengambil keputusan berbasis data, prediksi risiko bencana, keamanan siber, dan efisiensi pengelolaan anggaran.
Dalam banyak kesempatan, pemda sering mengeluhkan ketimpangan sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Namun forum ASKOMPSI menunjukkan satu kesadaran besar: tanpa integrasi AI, pemerintah akan tertinggal jauh dari dinamika masyarakat yang sudah hidup dalam ekosistem digital.
AI bukan lagi soal robot atau otomatisasi. Ia hadir dalam bentuk:
- sistem prediksi kemacetan,
- identifikasi titik rawan bencana,
- penyaringan informasi hoaks secara real time,
- hingga asistensi pelayanan publik yang dapat beroperasi 24 jam.
Revolusi AI mengubah paradigma: dari pemerintah yang menunggu laporan warga, menjadi pemerintah yang proaktif dan adaptif.
Tantangan Terbesar: Regulasi dan Etika
Meski potensinya besar, forum tersebut juga menegaskan bahwa adopsi AI dalam pemerintahan tidak boleh berjalan liar. Masalah perlindungan data pribadi, keamanan model AI, hingga potensi bias algoritma masih menjadi PR yang tidak bisa diabaikan.
Kegelisahan itu wajar. Pemerintah daerah membutuhkan:
- kerangka regulasi yang konsisten,
- pedoman etika penggunaan AI,
- standarisasi integrasi data antar daerah,
- serta peningkatan kompetensi SDM yang tidak hanya memahami sistem, tetapi juga logika kerja AI.
Tanpa itu, AI berisiko tidak lebih dari proyek-proyek parsial yang hanya menghabiskan anggaran.
Revolusi AI Harus Dimulai dari Tata Kelola Data
Opini paling kuat yang muncul pascaforum ASKOMPSI adalah bahwa AI tidak akan berfungsi optimal tanpa data yang tertata. Banyak pemerintah daerah masih bekerja dalam silo—database terpisah, sistem yang tidak terintegrasi, dan standar keamanan yang bervariasi.
Jika pemerintah ingin benar-benar memasuki revolusi AI, langkah pertama bukan membeli teknologi mahal, melainkan membangun fondasi data nasional yang konsisten, terbuka, dan aman.
ADLG 2025 Menjadi Cermin Kepemimpinan Digital
Rangkaian ADLG Award 2025 tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi menjadi arena pengukuran kesiapan pemimpin daerah. Pemerintah provinsi yang mampu memanfaatkan AI untuk pelayanan publik, pengelolaan bencana, hingga penguatan ekosistem ekonomi digital akan menjadi role model bagi seluruh negeri.
Executive Dinner Forum ASKOMPSI menjadi salah satu ruang penting yang membuktikan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dengan teknologi—tetapi membutuhkan kepemimpinan visioner yang berani mengambil keputusan berbasis data.
Kesimpulan: Revolusi AI adalah Jalan Tak Terelakkan
Pascaforum tersebut, satu pesan besar tersampaikan:
Revolusi AI dalam pemerintahan bukan tentang menggantikan manusia, tetapi meningkatkan kapasitas manusia untuk melayani lebih cepat, lebih tepat, dan lebih efektif.
Jika pemerintah daerah mampu membangun kolaborasi, regulasi, dan tata kelola data yang baik, Indonesia tidak hanya siap menyambut transformasi digital—tetapi juga berpeluang menjadi pelopor birokrasi berbasis AI di kawasan Asia Tenggara.(*)
