Ada satu pertanyaan yang tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh jantung pembaruan hukum pidana Indonesia: kalau sudah damai, mengapa masih harus dipidana?
Pertanyaan itu menjadi sangat relevan ketika suatu perkara pidana berujung pada perdamaian, korban telah memberikan pemaafan, kerugian telah dipulihkan, dan konflik antarpihak tidak lagi berlanjut. Namun, pertanyaan tersebut tentu tidak boleh dijawab secara serampangan. Perdamaian bukanlah tiket otomatis untuk menghapus tindak pidana begitu saja. Sebaliknya, proses hukum yang berjalan juga tidak semestinya dipahami sebagai alasan mutlak bahwa perkara wajib berujung pada penghukuman penjara. Di antara kedua kutub inilah paradigma baru hukum pidana Indonesia harus dibaca.
Menanyakan Kembali Tujuan Pemidanaan
Selama bertahun-tahun, keberhasilan penegakan hukum pidana sering kali diukur dari satu parameter sempit: berapa banyak pelaku yang dijatuhi hukuman? Cara berpikir ini berakar dari teori retributif atau pembalasan, di mana kejahatan harus dibayar dengan penderitaan yang setimpal. Logika ini penting agar negara tidak membiarkan kejahatan tanpa pertanggungjawaban.
Namun, hukum pidana modern memberikan cakupan yang jauh lebih luas melalui teori utilitarian dan integratif. Pemidanaan bukan lagi sekadar ajang balas dendam institusional, melainkan instrumen untuk melindungi masyarakat, membina pelaku, memulihkan korban, serta merajut kembali keseimbangan sosial yang terganggu. Selepas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, arah penegakan hukum kita telah bergeser. Ketika sebuah perkara melahirkan perdamaian, pertanyaan dasarnya bukan lagi sekadar “apakah tindak pidananya ada?”, melainkan “tujuan pemidanaan apa lagi yang hendak dicapai dalam keadaan konkret ini?”
Keadilan Restoratif: Antara Fakta Sosial dan Mekanisme Hukum
Dalam tradisi pemikiran hukum, penegakan hukum selalu bergulat dengan tiga pilar utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiganya tidak selalu berjalan dalam satu garis lurus. Di sinilah teori keadilan restoratif (restorative justice) hadir sebagai jembatan melalui instrumen hukum, seperti yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024.
Penting dicatat bahwa perdamaian dan keadilan restoratif adalah dua hal yang berbeda. Perdamaian adalah fakta sosial, sementara keadilan restoratif adalah mekanisme hukum yang ketat. Keadilan restoratif tidak bisa dipahami secara naif dengan prinsip “asal korban memaafkan, perkara selesai.”
Sebaliknya, mekanisme ini menuntut verifikasi yang ketat: apakah perdamaian dibuat secara sukarela? Apakah korban benar-benar pulih? Apakah pelaku mengakui kesalahannya? Dan apakah kepentingan publik terakomodasi? Negara tetap wajib hadir—bukan untuk memenjarakan secara membabi buta, melainkan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan, proporsional, dan tidak terjebak menjadi mesin prosedural yang kaku.
Refleksi dan Jalan Keluar
Perkara-perkara di persimpangan jalan—seperti dinamika hukum yang kerap ditemui di lapangan—menguji konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip proporsionalitas dan ultimum remedium. Hukum pidana sebagai sarana paling keras harus diletakkan secara berhati-hati.
Jika korban telah memaafkan, kerugian telah dipulihkan, dan ancaman sosial telah mereda, maka memaksakan pemenjaraan hanya demi formalitas prosedural justru mencederai makna keadilan itu sendiri. Sebaliknya, jika perdamaian hanyalah kedok transaksional atau formalitas semata, negara wajib hadir menegakkan aturan.
Sebab, kekuatan sejati dari sebuah negara hukum tidak hanya diukur dari keberaniannya menghukum, tetapi juga dari kebijaksanaannya mengenali kapan sebuah konflik harus diselesaikan melalui pemulihan yang berkeadilan.
