Medan I galasibot.co.id
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumut untuk membantu kabupaten/kota yang memanfaatkan pendanaan alternatif non-APBD guna menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Langkah ini menjadi solusi strategis untuk menghadapi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.
Pada 2026, pemerintah daerah di Sumut harus menghadapi penyesuaian TKD yang mencapai sekitar Rp4,7 triliun, terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya, DBH turun hingga 59%, sementara DAU turun sekitar 12%.
Situasi ini mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Skema yang paling banyak digunakan sejauh ini adalah pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang berfokus pada pendanaan dan penjaminan proyek daerah.
“Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen. Jadi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tidak bulat langsung ke daerah,” ujar Bobby Nasution dalam acara Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Senin (24/11/2025).
Bobby mengatakan bahwa infrastruktur masih menjadi permasalahan utama hampir di seluruh daerah, sekaligus menjadi janji yang paling sering disampaikan para calon kepala daerah saat kampanye.
“Konektivitas antar kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, ini janji yang paling sering diucapkan. Kami mencoba memfasilitasi agar SMI dan PII bisa meng-guidance, memberikan informasi kepada kita tentang skema kerja samanya,” jelasnya.
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, menyampaikan bahwa enam provinsi di Pulau Sumatera tercatat sebagai debitur aktif PT SMI, termasuk Sumut. Total nilai pembiayaan publik di Sumatera mencapai Rp2,76 triliun, sementara untuk Sumut terdapat enam kabupaten/kota yang menjadi debitur dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar.
“Pembangunan jalan menjadi proyek yang paling dominan dalam pemanfaatan pembiayaan PT SMI di Sumut. Ini merupakan proyek vital untuk percepatan pembangunan daerah,” ujar Faaris.
Acara sosialisasi dihadiri para bupati/wali kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, para Kepala BKAD, dan Kepala Bappelitbang se-Sumut.(*)
