Medan I galasibot.co.id
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut sepakat akan mengeluarkan surat rekomendasi penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang berlokasi di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba. Keputusan tersebut disampaikan Bobby usai rapat selama hampir dua jam dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis, Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan, serta perwakilan Masyarakat Adat di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Senin (24/11/2025).
“Yang pasti kesimpulannya disampaikan, kami dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengeluarkan surat rekomendasi (tutup TPL) kepada pemerintah pusat,” ujar Bobby seusai rapat yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB hingga 17.00 WIB.
Bobby menjelaskan bahwa operasional TPL berada di wilayah Sumatera Utara dan terkait dengan 12 kabupaten. Karena itu, penyusunan rekomendasi penutupan akan dilakukan melalui diskusi bersama semua pihak, termasuk Sekber, pemerintah kabupaten, dan Forkopimda.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut tidak hanya berisi tuntutan penutupan, tetapi juga harus mencakup pertimbangan jangka panjang, menengah, dan pendek, termasuk solusi bagi tenaga kerja yang terdampak.
“Ini harus sama-sama kami sepakati. Saya bilang tadi, kalau persoalan tutup, kami hanya boleh merekomendasikan. Termasuk pandangan bagaimana dengan tenaga kerja di sana, harus ada solusinya juga,” imbuh Bobby.
Pertemuan itu digelar setelah dua pekan sebelumnya, Senin (10/11/2025), ribuan masyarakat yang mengaku menjadi korban konflik dengan TPL melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Gubernur Sumut. Massa aksi berasal dari berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Toba, Samosir, Simalungun, hingga Dairi.
Bobby menyatakan bahwa apa yang disuarakan masyarakat merupakan bentuk gerakan kolektif dari warga yang sudah lama menderita akibat konflik dan kekerasan yang diduga melibatkan perusahaan tersebut.
“Gerakan ini bukan hanya mahasiswa, tetapi juga masyarakat sekitar Danau Toba hingga warga Tapanuli Selatan. Mereka sudah terlalu lama merasakan penderitaan,” ujarnya.
Dengan rekomendasi resmi yang segera disusun, Pemprov Sumut berharap konflik berkepanjangan antara masyarakat dan TPL dapat menemukan jalan penyelesaian yang adil serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak.(*)
